BLORA,LintasUpdate.id— Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) Kabupaten Blora mendesak Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Pasalnya, program tersebut dinilai berpotensi mengganggu kegiatan belajar-mengajar (KBM) serta menambah beban pihak sekolah dan guru.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Koordinator MPPA, Agus Flash, dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Blora, Rabu (16/9/2026).
Ia menyatakan bahwa meskipun pemenuhan gizi anak sangat penting, fungsi utama sekolah sebagai ruang belajar, mendidik, dan membentuk karakter peserta didik tidak boleh diabaikan.
"Sekolah harus tetap menjadi ruang utama untuk belajar, mengajar, mendidik, dan membentuk karakter peserta didik," tegas Agus.
Dalam audiensi tersebut, MPPA menyampaikan tiga poin tuntutan kepada pemerintah daerah:
Kembalikan Fungsi Sekolah: Menempatkan program di luar fungsi pendidikan pada mekanisme yang tidak mengganggu KBM.
Ciptakan Lingkungan Kondusif: Memastikan guru dapat mengajar dengan tenang dan peserta didik belajar secara optimal.
Evaluasi Menyeluruh: Melakukan evaluasi terhadap program MBG, dan menghentikannya di sekolah atau mengalihkannya ke mekanisme lain apabila terbukti mengganggu proses pendidikan.
MPPA menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk penolakan terhadap pemenuhan gizi anak. Organisasi tersebut justru mendukung pemenuhan gizi yang aman, transparan, dan akuntabel melalui sejumlah alternatif kebijakan.
Sebagai solusi, MPPA mengajukan empat opsi alternatif penyaluran gizi yang dapat dikaji pemerintah:
Profesionalisme SPPG: Memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki standar kompetensi, keamanan pangan, kebersihan, dan SOP yang jelas.
Distribusi Berbasis Data Wilayah: Melibatkan unsur desa, kelurahan, RW, RT, hingga orang tua untuk memperluas ruang pengawasan.
Konsep Makan Malam Bergizi (MMBG): Mendistribusikan makanan bergizi langsung ke rumah penerima manfaat setelah jam sekolah usai (sore atau petang).
Bantuan Langsung: Memberikan dukungan MBG langsung kepada orang tua/wali murid melalui mekanisme transfer tunai atau bantuan langsung yang transparan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora, Artika Diannita, menyatakan pihaknya akan meneruskan tuntutan MPPA kepada pimpinan di KPBG Semarang dan BGM Bersatu selaku penentu kebijakan.
Terkait operasional di lapangan, Artika mengungkapkan bahwa dari total 95 SPPG di Blora, saat ini terdapat 80 dapur yang masih beroperasi. Sebanyak 9 SPPG dilaporkan tidak beroperasional, termasuk SPPG Sukorejo 2 akibat insiden fatal, serta beberapa dapur yang terkendala pencairan dana.
MPPA berharap Pemkab Blora dapat terus membuka ruang dialog dengan melibatkan sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat luas.
"Gizi anak penting, pendidikan anak juga sangat penting. Penuhi gizi anak, tanpa mengganggu pendidikannya," pungkas Agus. (Red)
