BLORA,LintasUpdate.id– Pemerintah Kabupaten Blora terus tancap gas mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu. Untuk memastikan kesiapan teknis dan administrasi, Bupati Blora Arief Rohman memboyong jajaran Forkopimda dan pimpinan DPRD ke Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Senin (19/10/2026).
Rombongan yang dipimpin Bupati Arief Rohman turut didampingi Wakil Bupati Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora Mustopa, dan Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra. Kunjungan ini bertujuan mempercepat penetapan lokasi (penlok) serta menyelaraskan dukungan dari pemerintah pusat.
Di Kementerian Sosial, rombongan diterima oleh Sekjen Kemensos Muhamad Hasan Chabibie. Sementara di Kementerian PU, pembahasan dipimpin oleh Plt. Direktur Sistem & Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis Ditjen Prasarana Strategis, Aris Rudianto Nugroho.
Bupati Arief menegaskan bahwa Pemkab Blora bersama jajaran legislatif sudah sangat siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat demi memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
"Dari kementerian mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Blora sudah siap, dan sekarang kami menunggu penetapan lokasi dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial," ujar Arief.
Arief berharap penetapan lokasi dapat terbit sesuai rencana sehingga pengerjaan fisik dapat memasuki tahap ketiga pada 22 Desember 2026 mendatang.
Dalam pemaparannya di KemenPU, Pemkab Blora melaporkan perkembangan positif penyiapan lahan di Cepu. Hasil survei satuan kerja (Satker) menunjukkan progres penimbunan lahan periode 12–18 Oktober 2026 telah mencapai 95,70 persen, melampaui target awal sebesar 85,81 persen.
Tak hanya penyiapan lahan, infrastruktur pendukung juga disiagakan. Pemkab Blora telah membangun akses jalan beton sepanjang 323 meter dengan lebar 8 meter, serta menyiapkan jaringan air bersih PDAM dan jaringan listrik tiga fase dari PLN.
"Setelah survei dari Satker, lahan sudah diperiksa dan kami siapkan. Akses jalan masuk lebar delapan meter, serta pekerjaan urukan dan limestone sudah berjalan sangat cepat," jelasnya.
Selanjutnya, Pemkab Blora juga mengajukan dukungan pusat untuk penyelesaian sisa pematangan lahan seluas 2,9 hektare, uji tanah (soil investigation), pemetaan topografi, hingga penyusunan desain teknis (Detailed Engineering Design).
Rencananya, Satker KemenPU akan melakukan tindak lanjut peninjauan kesiapan lokasi pada 27 Oktober 2026 mendatang guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan kalender pengerjaan. (Red)
