BLORA,LINTASUPDATE.ID– Pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di wilayah Kabupaten Blora menuai kritik keras dari para orang tua murid. Meskipun didukung anggaran besar, pendistribusian menu makanan oleh Yayasan Catur Pilar Chipta Budi dinilai tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Keluhan Orang Tua Murid
Kritik tajam muncul pasca pendistribusian makanan pada Selasa, 3 Maret 2026. NR, salah satu orang tua murid di SD Gedangdowo 2, menyatakan kekecewaannya terhadap kualitas menu yang diterima anaknya.
"Kami selaku orang tua tentu senang dengan program makan gizi gratis ini. Namun, saya sangat menyayangkan menu yang didistribusikan sangat jauh dari standar nilai gizi. Terkesan asal-asalan," tegasnya.
Senada dengan NR,RH, orang tua murid dari SD Gedangdowo 1, juga melontarkan kritik pedas. Ia merasa ironis melihat menu yang dibawa pulang putrinya sangat tidak layak jika dikategorikan sebagai makanan bergizi.
Sorotan Terhadap Pengelola Dapur
Kritik tersebut diarahkan langsung kepada pengelola dapur umum yang berlokasi di Jl. Sayuran, Desa Seso, yang dikelola oleh Yayasan Catur Pilar Chipta Budi. Diketahui, pemilik (owner) dari SPPG di lokasi tersebut berinisial A.
"Kami menduga ada ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran. Menu seperti ini sering diberikan, padahal ini untuk pertumbuhan anak-anak. Jika begini terus, ini bisa dianggap sebagai pemotongan anggaran secara halus," ujar nya.
Menanggapi gejolak di masyarakat, Fandy Andika Putra, Wakil Ketua Lembaga Aliansi Indonesia, angkat bicara. Ia mempertanyakan fungsi pengawasan dari struktur yang telah dibentuk pemerintah.
"Dari aduan masyarakat, jelas bahwa menu yang didistribusikan tidak sesuai standar. Kami mempertanyakan: apa fungsi ahli gizi di sana? Apa fungsi Korwil SPPG dan Satgas MBG (Makan Bergizi Gratis)? Jika sistem pengawasan berfungsi, protes dari penerima manfaat seharusnya tidak terjadi," ungkap Fandy.
Harapan Kedepan
Masyarakat berharap pihak-pihak yang membidangi Pelayanan Pemenuhan Gizi segera melakukan evaluasi total dan memberikan teguran keras kepada pemilik dapur yang tidak taat Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini penting agar program nasional ini benar-benar tepat sasaran dan tidak memicu konflik berkelanjutan antara pengelola dapur dengan warga.(Fath)
Tidak ada komentar: