JAKARTA,LINTASUPDATE.ID– Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menghadiri Rapat Dewan Pengurus (RDP) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Forum ini menjadi momen krusial bagi para kepala daerah untuk memfinalisasi 20 rekomendasi strategis hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKASI 2026.
Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dokumen ini merangkum kegelisahan dan solusi dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia terkait berbagai persoalan mendasar di daerah.
Bupati Arief Rohman, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal APKASI, menjelaskan bahwa pembahasan mencakup isu-isu sensitif yang berdampak langsung pada postur anggaran daerah.
"Ada 20 poin utama yang kami formulasikan, mulai dari skema Transfer Keuangan Daerah (TKD), tantangan fiskal, hingga beban berat gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang saat ini menekan APBD. Kami juga membahas manajemen ASN serta wacana krusial mengenai mekanisme Pilkada melalui DPRD," ujar Arief Rohman.
Selain isu birokrasi, APKASI menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program nasional, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih di seluruh penjuru kabupaten.
Di tempat yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Ia mengakui bahwa keterbatasan PAD dan kapasitas fiskal masih menjadi hambatan utama bagi daerah-daerah tertinggal dalam mengoptimalkan pelayanan dasar.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya meminta para Bupati untuk tidak hanya bergantung pada pusat, tetapi juga kreatif dalam menggali potensi lokal.
"APKASI adalah jembatan strategis. Saya mendorong para kepala daerah untuk terus menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional, sambil tetap aktif mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, hingga UMKM demi kesejahteraan masyarakat," tegas Tito.
Hasil dari RDP ini selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tingkat legislatif.(Fath)
