BLORA,LintasUpdate.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan mengimplementasikan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Program ini dirancang untuk menjangkau sekitar 6,38 juta peserta didik, mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga SLB di seluruh Jawa Tengah.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, usai menghadiri acara peluncuran program di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati yang akrab disapa Budhe Rini ini menekankan pentingnya pendidikan perkoperasian sebagai sarana membentuk karakter generasi muda yang mandiri dan berjiwa wirausaha.
"Pendidikan perkoperasian penting dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian ekonomi. Ini menjadi bekal strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan," ujar Budhe Rini.
Salah satu poin penting yang ditegaskan Budhe Rini adalah bahwa penerapan program ini tidak akan menambah mata pelajaran baru. Materi mengenai perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada dengan metode insersi kurikulum.
"Jadi tidak ada tambahan mata pelajaran baru. Materi akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang relevan agar siswa memahami konsep koperasi secara lebih kontekstual," jelasnya.
Terkait teknis pelaksanaan di daerah, Pemkab Blora akan segera melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Mengingat kewenangan jenjang SD dan SMP berada di tangan pemerintah kabupaten, implementasi akan dilakukan secara bertahap.
"Kami akan terapkan bertahap, mungkin dimulai dari SMP kemudian SD. Ini langkah konkret untuk menanamkan literasi ekonomi dan nilai gotong royong sebagai pilar ekonomi kerakyatan," tambahnya.
Peluncuran program ini merupakan tindak lanjut komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perkoperasian nasional. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa koperasi adalah amanat konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) yang harus dipahami oleh generasi penerus bangsa.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengingatkan agar koperasi tidak hanya dipandang sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai badan usaha yang mencerminkan nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
Program ini rencananya akan mulai berjalan efektif pada tahun ajaran 2026/2027, dengan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, termasuk lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.(Red)
