BLORA,LintasUpdate.id– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan dua infrastruktur sumber daya air strategis di Kabupaten Blora, yakni Bendungan Karangnongko dan Bendungan Cabean, terus berlanjut. Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Blora dan jajaran Kementerian PU di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Jumat (9/10/2026).
Rapat lintas instansi tersebut dihadiri oleh Ketua Satgas Sosial Ir. Lucky Korah, M.Si., Plh. Kepala BBWS Bengawan Solo Nimbrot Numaropen, perwakilan BBWS Pemali Juana, unsur Forkopimda Blora, serta instansi terkait seperti Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah dan Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan secara daring.
Bupati Blora menyampaikan bahwa pembahasan dengan tim pusat difokuskan pada keberlanjutan Bendungan Cabean dan Karangnongko.
Untuk Bendungan Cabean, Pemkab Blora saat ini mengupayakan agar proyek tersebut dapat masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kita sedang mendorong ke beberapa pemerintah pusat agar Bendungan Cabean bisa ditetapkan sebagai PSN juga. Agar nanti sisi penganggaran bisa didorong,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat dukungan anggaran pusat sehingga pembangunan berjalan lancar hingga selesai.
Kepala Bidang PJSA BBWS Pemali Juana, Lalu Ardian Bagus Nugroho, memaparkan bahwa progres fisik Bendungan Cabean telah mencapai 25,6 persen. Meski awalnya ditargetkan selesai pada Desember 2026, efisiensi dan rekomposisi anggaran membuat jadwal penyelesaian disesuaikan hingga tahun 2028.
"Cabean yang semula ditargetkan selesai Desember 2026 karena terkait efisiensi pengaggaran dan sebagainya kita melakukan usulan penambahan waktunya hingga selesai di 2028,” ungkapnya.
Sementara itu, pembangunan Bendungan Karangnongko juga dipastikan terus berjalan. Plh. Kepala BBWS Bengawan Solo, Nimbrot Numaropen, menyebutkan bahwa selain penyesuaian anggaran, proses pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Blora hingga kini masih berproses.
Sebagai bentuk dukungan penuh, Pemkab Blora siap menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Kehutanan terkait pemanfaatan lahan, serta berkolaborasi dengan Bupati Bojonegoro dan Bupati Ngawi demi kelancaran proyek.
Pemerintah Daerah juga menaruh perhatian khusus pada warga yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko, yang mencakup sekitar lima desa. Pemkab Blora berencana mengusulkan program Transmigrasi Lokal (Translok) kepada pemerintah pusat sebagai solusi bagi masyarakat setempat.
"Jadi nanti kami dengan Bupati Bojonegoro dan Bupati Ngawi akan berupaya agar melanjutkan Karangnongko ini, termasuk harapan masyarakat kita ada sekitar 5 desa terdampak, nanti bagaimana masyarakat yang terdampak ini, seperti ada program Translok, transmigrasi lokal. Ini akan kita usulkan ke pemerintah pusat untuk solusi tentang hal itu,” pungkas Bupati.
(Red)
