Diberdayakan oleh Blogger.

Comments

Facebook

Ad Home

Follow Us

Sponsor

Header Ads

Random Posts

Pemerintahan

Kesehatan

TNI-POLRI

Hiburan

Video News

You are here
, Unlabelled

Didukung Pusat, Pemkab Blora Kebut Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Sektor Pendidikan Non-Formal


BLORA,LINTASUPDATE.ID
– Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan keseriusan penuh dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK). Komitmen ini diperkuat melalui upaya peningkatan akuntabilitas sektor pendidikan non-formal, yang puncaknya ditandai dengan kehadiran perwakilan dari Pemerintah Pusat dalam kegiatan advokasi.

Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa integritas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah harga mati. Penegasan ini disampaikan Bupati Arief Rohman dalam acara Advokasi dan Sosialisasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Akuntabilitas Penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan tahun 2025.

‎​Acara yang digelar di Azana Garden Hill Resort Blora, Sabtu (6/12/2025), ini turut dihadiri oleh perwakilan penting dari Pemerintah Pusat, yakni Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Dasar dan Menengah.

Kehadiran pejabat dari Inspektorat Jenderal ini menunjukkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkab Blora dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel, khususnya di lingkungan PKBM.

Dalam sambutannya, Bupati Arief menandaskan peran strategis PKBM dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Blora.

"Tata kelola satuan Pendidikan  Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas, PKBM melalui dukungan kebijakan, pembinaan dan pendampingan data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Bupati.

Arief Rohman menekankan pentingnya agar PKBM menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai sarana berdiskusi, bertukar wawasan, dan menemukan solusi atas setiap kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PKBM dan akuntabilitas BOSP Kesetaraan.

Kegiatan advokasi ini diharapkan dapat membuat para pengelola PKBM lebih memahami dan mengimplementasikan standar yang baik, guna menciptakan dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Blora.(Fath) 

lintasupdate.id

We are.., This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

Tidak ada komentar:

Leave a Reply