BLORA,LINTASUPDATE.ID– Guna memperkuat tata kelola pemerintahan tingkat desa, Pemerintah Desa (Pemdes) se-Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 19–21 Desember 2025, bertempat di Hotel Same, Cepu.
Pelatihan intensif ini melibatkan elemen krusial pemerintahan desa. Setiap desa mengirimkan enam delegasi yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Operator Desa, serta dua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ketua Panitia Bimtek, Yuswantoro, menjelaskan bahwa kegiatan yang menelan anggaran sebesar Rp12 juta per desa ini bertujuan untuk mengasah profesionalisme aparatur. Ia menekankan bahwa jabatan di desa adalah amanah sebagai pelayan publik.
“Diharapkan kinerja kepala desa, perangkat desa, maupun BPD semakin baik. Jangan sampai bekerja seenaknya sendiri. Kita adalah pelayan masyarakat, sehingga harus bekerja maksimal, disiplin waktu, dan sesuai tupoksi masing-masing,” tegas Yuswantoro.
Ada alasan kuat mengapa Bimtek tahun ini tetap dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Blora. Selain memudahkan koordinasi dan partisipasi peserta, langkah ini merupakan strategi untuk mendukung ekonomi daerah.
Camat Japah, Tejo Yuwono, menyampaikan bahwa pemusatan kegiatan di Blora bertujuan agar perputaran uang dari dana desa tetap dirasakan oleh masyarakat lokal.
“Anggaran ini berasal dari desa, sehingga kami ingin uangnya juga berputar di Blora. Dengan begitu, kita ikut membantu perekonomian sekitar, mulai dari sektor perhotelan hingga tenaga kerja lokal,” jelas Tejo.
Lebih lanjut, Tejo Yuwono mengingatkan bahwa penguatan SDM adalah kunci pembangunan. Mengingat besarnya tanggung jawab pengelolaan desa saat ini, pemahaman mendalam mengenai administrasi dan keuangan sangat diperlukan.
Materi yang diberikan meliputi:
Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa.
Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
“Kalau sudah paham dan menguasai pekerjaannya, insya Allah penyimpangan bisa ditekan seminimal mungkin. Roda pemerintahan akan berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal,” pungkasnya.(Fath)
