‎Penyambutan orang nomor satu di Blora tersebut berlangsung meriah. Selain pemotongan pita dan tumpengan, barisan pagar betis dari anak-anak sekolah turut menyambut kehadiran Bupati yang akrab disapa Gus Arief ini di sepanjang ruas jalan yang baru diresmikan.

‎Dalam sambutannya, Gus Arief mengungkapkan rasa bangganya atas kemajuan infrastruktur di wilayah selatan Blora ini. Beliau menekankan bahwa jalan yang baik adalah kunci kenyamanan dan keselamatan warga.

‎“Alhamdulillah, sakniki radosane sampun alus (sekarang jalannya sudah halus), ampun dingge kebut-kebutan motor. Jalan sudah bagus, mari dimanfaatkan dengan tertib dan aman,” pesan Gus Arief.

‎Bupati optimistis bahwa akses jalan yang memadai akan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi warga Randublatung yang mayoritas merupakan petani. Dengan kondisi jalan yang mantap, biaya distribusi hasil pertanian diharapkan menurun dan nilai jual lahan di sekitar lokasi akan meningkat.

‎Usai prosesi peresmian, Bupati bersama rombongan—termasuk anggota DPRD Blora (Iwan Krismiyanto, Bibi Hastuti, dan Dian Bagus Styawan) serta jajaran Forkopimcam—langsung menyusuri jalan tersebut untuk berdialog dengan warga. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kualitas bangunan benar-benar sesuai standar dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.(Fath) 

‎Bupati menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak harus bergantung pada lahan yang luas. Melalui GEMAR, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DP4 diwajibkan memanfaatkan pekarangan rumah secara produktif sebagai contoh bagi masyarakat.

‎"Bayangkan jika sekitar 11 ribu ASN di Blora melaksanakan GEMAR secara bersama-sama, dampaknya akan sangat besar bagi pengendalian inflasi dan penguatan swasembada pangan," tegas Bupati Arief.

‎Selain meluncurkan program, momen ini juga menjadi ajang penguatan sarana prasarana dan apresiasi prestasi, dengan penyerahan 16 unit sepeda motor operasional untuk Koordinator Penyuluhan Pertanian (PPL) guna meningkatkan mobilitas pendampingan petani.

‎Koodinator PPL, Mut Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas perhatian Bupati Blora.

‎"Kami mengucapkan trima kasih atas apresiasi, motivasi, dan dukungan Bapak Bupati. Fasilitas kendaraan ini sangat membantu kinerja kami di lapangan. Bupati Blora menjadi salah satu kepala daerah yang sangat perhatian dan konsisten mendukung peran penyuluh pertanian dalam program ketahanan pangan, "ungkapnya.

‎Di sisi lain, Bupati juga menyerahkan Piagam Penghargaan Nasional dari Kementrian PANRB atas keberhasilan inovasi GESEKU (Gerakan Sejuta Kotak Umat) dan SIP BRO (Sistem Inovasi dan Penelitian Blora) sebagai Finalis Top Inovasi KIPP 2025,serta komitmen renovasi lantai dua Kantor DP4 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

‎Agar program ini tidak sekadar menjadi seremonial, Bupati mendorong adanya monitoring rutin dengan pengawasan terhadap pemanfaatan pekarangan ASN secara berkala, serta kompetisi pekarangan terbaik untuk menjaga keberlanjutan program dan mendorong seluruh instansi di Kabupaten Blora untuk menetapkan skema serupa.

‎Acara ditutup dengan aksi simbolis penanaman cabai dan tomat oleh Bupati beserta jajaran sebagai tanda dimulainya gerakan hijau dari lingkungan perkantoran.(Fath) 

‎Kiswoyo mengungkapkan perbedaan mencolok antara sistem manual dan digital. Berdasarkan data yang dihimpun, efisiensi yang ia terapkan membuahkan hasil nyata:

‎​Sistem Manual (Januari-Juni 2025): Hanya menghasilkan rata-rata Rp 1,1 juta per hari (Total 6 bulan: Rp 200,2 juta).

‎​Sistem E-Parkir (Juli-Desember 2025): Melonjak menjadi Rp 10 juta per hari (Total 6 bulan: Rp 1,76 miliar).

‎​Total PAD 2025: Mencapai Rp 1.962.658.000.

‎​Proyeksi 2026: Kiswoyo optimis menyumbang Rp 3,65 miliar untuk kas daerah.

‎"Capaian ini sudah melampaui target awal yang kami tetapkan di angka Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per hari. Transisi digital ini adalah langkah nyata mengakhiri masalah klasik parkir manual," tegas Kiswoyo.

‎Menurut Kiswoyo, transisi ke sistem elektronik bukan sekadar mengikuti tren, melainkan amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Ia menekankan bahwa melalui dashboard online, data kendaraan terpantau secara real-time dan dana disetor secara bruto ke kas daerah.

‎"Langkah ini efektif meminimalisir risiko pungutan liar (pungli) dan kebocoran anggaran yang selama ini sering menjadi keluhan di lapangan," tambahnya.

‎Menanggapi dinamika di lapangan, Kiswoyo menunjukkan sikap responsif terhadap kendala teknis seperti pemadaman listrik dan antrean kendaraan. Beberapa langkah taktis yang ia siapkan antara lain:

‎​Penyediaan genset cadangan untuk mengantisipasi gangguan listrik.

‎​Penambahan pintu keluar baru untuk mengurai antrean panjang.

‎​Penerapan pintu khusus roda dua dengan sistem cashless mandiri tahun ini.

‎Terkait aspek sosial, Kiswoyo memastikan bahwa kebijakan ini tidak mematikan mata pencaharian warga lokal. Ia tetap memberdayakan juru parkir lama dengan memberikan pelatihan khusus untuk mengoperasikan sistem digital tersebut.

Keberhasilan di Pasar Sido Makmur ini baru merupakan awal. Kiswoyo memproyeksikan sistem serupa akan diperluas ke tiga pasar rakyat lainnya di wilayah Blora dalam waktu dekat. Ia berharap masyarakat terus mendukung sistem ini agar kontribusi parkir benar-benar masuk ke kas daerah untuk pembangunan Blora yang lebih modern.(Fath

‎Acara tersebut berlangsung khidmat dengan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara.

‎Pemberian gelar ini tertuang dalam piagam kekancingan nomor 2026.kanjeng.002. KGPAA Mangkunegoro X menyampaikan bahwa gelar tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki sumbangsih nyata dalam pelestarian budaya dan pelayanan publik.

‎"Kekancingan yang kami berikan merupakan penghargaan atas upaya beliau-beliau dalam pelestarian budaya dan pelayanan kepada masyarakat," ungkap sosok yang akrab disapa Gusti Bhre tersebut usai prosesi Tari Beksan Bedhaya Anglir Mendung.

‎Tampil gagah mengenakan beskap hijau pastel dan blangkon gaya Surakarta, Bupati Arief Rohman menyatakan rasa bangganya. Ia menegaskan bahwa gelar ini bukan sekadar simbol, melainkan tanggung jawab untuk mempererat hubungan sejarah antara Blora dan Mangkunegaran.

‎"Gelar ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Blora. Mengingat sejarah Blora yang dulu masuk wilayah pengaruh Mangkunegaran, kami akan bersinergi membangun daerah melalui penguatan seni dan kebudayaan," ujar KRT Dr. H. Arief Rohman.

‎‎​Selain Bupati Blora, beberapa tokoh lain juga menerima gelar serupa, di antaranya:Bambang "Pacul" Wuryanto (Wakil Ketua MPR RI), Bupati Wonogiri. 

‎Tamu undangan yang hadir pun mencerminkan pentingnya acara ini, mulai dari Sekda Jateng Sumarno, Walikota Surakarta Respati Ardi, hingga Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Kehadiran Paku Buwono XIV Hangabehi juga menambah nuansa persaudaraan antar-keraton di Jawa.(Fath) 

‎Tokoh Aliansi Masyarakat Blora (AMB), Sujalmo, menyatakan dukungan penuh atas pemilihan lokasi di pusat kota. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan simpul pertemuan akses dari arah selatan, timur, hingga jalur tengah kota yang sudah memiliki ekosistem ekonomi sejak beberapa tahun terakhir.

‎"Pengembangan kampus ini akan memberi dampak besar, terutama pada sektor transportasi dan ekonomi masyarakat. Kawasan ini bisa kembali hidup dan berkembang pesat," ujar Sujalmo, Jumat (23/1/2026).

‎Ia menambahkan bahwa aktivitas akademik di masa depan harus diimbangi dengan sistem transportasi publik yang terintegrasi, seperti bus kota, agar mobilitas masyarakat tetap lancar tanpa menimbulkan kemacetan baru.

‎Sujalmo memprediksi bahwa dimulainya pembangunan ini akan langsung memicu efek berantai (multiplier effect) bagi pelaku usaha lokal. Setidaknya separuh kawasan kota Blora berpotensi merasakan dampak positif secara ekonomi.

‎Sektor Hunian: Pertumbuhan rumah kos dan kontrakan.

‎​Sektor Jasa: Peningkatan kebutuhan jasa transportasi dan logistik.

‎​Sektor Kuliner: Geliat usaha warung makan dan UMKM di sekitar kampus.

‎"Ini peluang besar bagi warga lokal. Usaha kecil akan tumbuh seiring hadirnya ribuan mahasiswa nantinya," imbuh Sujalmo. 

‎​Meski menyambut baik, pihak AMB menegaskan akan melakukan pengawalan ketat terhadap proses pembangunan. Sujalmo menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik adalah kunci agar proyek ini tidak menyimpang dari tujuan awal.

‎Terdapat tiga poin utama yang disoroti untuk memastikan akuntabilitas proyek:

‎​Kualitas Bangunan: Memastikan spesifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

‎​Keterlibatan Lokal: Mendorong kontraktor dan tenaga kerja lokal untuk terlibat melalui lelang yang sehat.

‎​Pengawasan Lapangan: Melibatkan media, aktivis, dan tokoh masyarakat untuk mencegah praktik yang tidak transparan.

‎"Kami akan terus mengawal. Diskusi publik dan keterbukaan informasi mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari," tegas Sujalmo.

‎Pembangunan kampus UNY ini juga dinilai sejalan dengan visi-misi Bupati Blora dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.(Fath

‎Acara peresmian ini diawali dengan sambutan dari Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai tanda dimulainya operasional, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, melepas secara resmi kendaraan distribusi yang akan mengantarkan paket makanan ke para penerima manfaat.

‎Dalam tinjauannya ke area dapur, Bupati Arief memberikan apresiasi khusus terhadap sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah terpasang. Menurutnya, aspek sanitasi adalah kunci utama dalam keberhasilan program pangan massal.

‎"Mulai dari pengolahan bahan, proses memasak, sampai sanitasinya sudah sesuai standar. Ini penting agar kualitas makanan bergizi benar-benar terjaga. Kami berharap SPPG Polres Blora bisa menjadi dapur percontohan di bawah pengawasan Satgas MBG," ujar Bupati Arief Rohman.

‎Di sisi lain, selain fokus pada kesehatan, operasional SPPG Polres Blora 2 juga membawa dampak ekonomi positif bagi warga sekitar. Tercatat sebanyak 45 tenaga kerja lokal dilibatkan sepenuhnya dalam seluruh proses di dapur ini.

‎Sementara itu, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam urusan kebersihan. Komitmen ini diwujudkan dengan melengkapi SPPG Polres Blora 1 dan 2 dengan sistem IPAL yang mumpuni guna mencegah risiko pencemaran maupun keracunan makanan.

‎"Kebersihan dan sanitasi adalah faktor utama. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik dan aman bagi penerima manfaat," tegas AKBP Wawan.

‎Sebagai penutup rangkaian acara, Bupati beserta jajaran Forkopimda turut mencicipi langsung menu yang diolah di dapur tersebut. Hasilnya, hidangan dinilai sangat layak, higienis, dan telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

‎Dengan penerapan standar yang ketat, di dukung tenaga kerja lokal, serta pengawasan dari satgas MBG, sehingga dapur SPPG 2 Polres Blora dapat menjadi percontohan di wilayah Blora. (Fath) 

‎Berdasarkan aturan terbaru, hanya masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5 yang berhak menerima bantuan iuran JKN tersebut. Namun, proses pemutakhiran data ini menyisakan celah yang mengkhawatirkan.

‎Edy menegaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peranan krusial sebagai penentu klasifikasi ekonomi masyarakat. Menurutnya, akurasi instrumen BPS menjadi satu-satunya benteng agar bantuan tepat sasaran.

‎"Penentuan data ini menjadi tanggung jawab BPS. Dialah yang memiliki instrumen untuk melihat satu per satu masyarakat Blora mana yang betul-betul masuk desil 1 sampai 5," tegas Edy dalam pernyataannya.Di sela acara sarasehan lingkungan hidup yang di pusatkan di Kampung Better AirNav, di Desa, Jejeruk, Blora,  Sabtu(24/01/2026).

‎Kekhawatiran Edy bukan tanpa alasan. Tercatat ada sekitar 33.000 data yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Jika tidak segera diperbaiki, puluhan ribu warga miskin di Blora terancam kehilangan hak akses jaminan kesehatan gratis mereka.

‎Politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan peringatan keras kepada pihak BPS agar bekerja secara independen dan profesional tanpa tekanan dari pihak mana pun.

‎"Anda jangan main-main dalam menentukan desil 1-10, terutama 1-5. Kalau Anda main-main, yang rugi adalah orang miskin. BPS harus betul-betul kokoh dengan instrumen yang dimiliki dan tidak boleh ada intervensi oleh siapa pun," ungkapnya.

‎Sebagai tindak lanjut, Edy Wuryanto berkomitmen mengawal hak warga miskin melalui dua langkah strategis:

‎​Revisi Data: Mengusulkan peninjauan kembali data di BPS agar sesuai dengan kondisi lapangan.

‎​Backup Jaminan Sosial: Mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyiapkan skema cadangan jaminan sosial bagi mereka yang tercecer dari sistem pusat.

‎Ia mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan penghematan anggaran pada sektor-sektor krusial yang menyentuh rakyat kecil.

‎"Boleh efisiensi di birokrasi, tetapi untuk rakyat miskin, apalagi ini urusan kesehatan, jangan," tambah Edy.

‎Jika permasalahan 33.000 warga Blora ini tidak segera menemui titik terang, Edy menyatakan siap membawa masalah ini ke level yang lebih tinggi. Ia berencana mengundang BPS dalam rapat kerja lintas sektoral untuk meminta pertanggungjawaban terkait validasi data tersebut.

‎"Kami akan pantau. Nanti ketika ternyata 33 ribu ini masih bermasalah, kami akan undang lagi BPS dalam forum lintas komisi untuk membahasnya,"  pungkasnya.(Fath) 

‎Peluncuran ini dilakukan usai kegiatan senam pagi bersama yang dihadiri oleh Sekda Blora, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta jajaran Kepala OPD dan ribuan ASN di lingkungan Pemkab Blora.

‎Dalam arahannya, Bupati Arief menekankan bahwa potensi ekonomi dari 11.000 ASN di Blora sangat besar jika diarahkan untuk membantu pedagang lokal.

‎"Jika satu ASN belanja Rp 50 ribu saja dalam sehari di pasar tradisional, akan ada perputaran uang sebesar Rp 550 juta sehari. Ini jumlah yang sangat signifikan untuk menghidupkan ekonomi pasar," ujar Bupati.

‎Beliau juga menambahkan bahwa gerakan ini akan dilakukan secara bergilir di pasar-pasar tradisional lainnya di wilayah Blora.

‎Senada dengan Bupati, Sekda Blora Komang Gede Irawadi menyebut gerakan ini sebagai bentuk empati dan syukur para ASN. Di saat banyak daerah lain melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Pemkab Blora tetap mempertahankan hak tersebut secara penuh.

‎"Sebagai wujud syukur, mari kita bantu pedagang kecil. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan, kebutuhan pasti meningkat. Mari kita alihkan belanja kita ke pasar tradisional," ajak Sekda Komang.

‎Guna mendukung gerakan ini, Kepala Dindagkop UKM, Kiswoyo, memastikan bahwa fasilitas pasar terus dibenahi. Saat ini, Pasar Sido Makmur telah menerapkan sistem e-parking untuk kenyamanan pengunjung dan mulai menggalakkan transaksi non-tunai (e-money).

‎"Kebersihan juga menjadi prioritas. Kami menggunakan tenaga outsourcing dan toilet kini gratis namun tetap terjaga kebersihannya. Kami ingin pembeli merasa aman dan nyaman saat berbelanja," jelas Kiswoyo.

‎​Usai meresmikan gerakan tersebut, Bupati Arief Rohman didampingi Ketua TP PKK, Hj. Aini Sholihah, langsung masuk ke dalam pasar untuk berbelanja. Bupati nampak membeli aneka bumbu dapur, cabai merah, hingga menyempatkan diri sarapan lontong sayur di warung warga.

‎Aksi ini disambut baik oleh parapedagang. Darni (43), salah satu pedagang pasar, mengaku gembira dengan kedatangan para abdi negara tersebut.

‎"Senang sekali kalau pasar ramai seperti ini. Harapannya jangan hanya hari Jumat saja, tapi setiap hari biar dagangan kami makin laris menjelang Lebaran," ungkapnya.

‎Program ASN Belanja di Pasar Tradisional ini di harapkan mampu mendongkrak perekonomian di tingkat bawah dan ketahanan ekonomi lokal sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. (Fath) 

‎Acara yang dibuka secara daring oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. Forum ini bertujuan menyerap aspirasi dan masukan konstruktif untuk menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan.

‎Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman memberikan apresiasi atas kerja keras semua pihak sepanjang tahun 2025, terutama dalam percepatan infrastruktur. Namun, ia secara transparan mengungkapkan tantangan besar terkait kondisi fiskal daerah.

‎“Kami mohon maaf karena adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp370 miliar, sehingga pada tahun 2026 pembangunan belum bisa dimaksimalkan. Meski demikian, kami terus bergerak mengupayakan dukungan dari Pemerintah Pusat agar pembangunan tetap berjalan,” ungkap Bupati Arief.

‎Ia berharap, melalui konsultasi publik ini, muncul ide-ide kreatif untuk menggali potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

‎Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, dalam paparan materinya menunjukkan data capaian kinerja pembangunan tahun 2025 yang tercatat sangat positif. Beberapa indikator makro menunjukkan tren menggembirakan, di antaranya:

‎Pertumbuhan Ekonomi: Mencapai 5,21% dengan inflasi terkendali di angka 1,71%.

‎​Kesejahteraan: Penurunan kemiskinan menjadi 10,58%.

‎​Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Berada di angka 72,35.

‎​Infrastruktur: Tingkat pembangunan infrastruktur daerah telah mencapai 82,24%.

‎​Kesehatan & Pendidikan: Usia Harapan Hidup mencapai 75,23 tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 12,83 tahun.

‎Sesuai dengan tema “Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pengembangan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif”, Sekda menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 akan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara optimal.

‎Diskusi interaktif yang berlangsung dalam acara tersebut menghasilkan berbagai poin penting yang akan dirumuskan menjadi arah kebijakan daerah. Masukan dari tokoh masyarakat dan LSM diharapkan mampu membuat program kerja pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga Blora.(Fath) 

‎Kronologi Kejadian di Lingkungan Sekolah

‎Peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 06.40 WIB, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Saat itu, DL sedang bermain bola bersama rekan-rekannya di halaman sekolah. Namun, DL terjatuh dan mengalami luka di bagian bawah mata akibat terbentur pinggiran pot bunga.

‎"Anak-anak segera melapor ke kantor. Saat itu saya sedang menerima tamu, namun langsung menginstruksikan guru dan petugas sekolah, Pak Eko, untuk memberikan pertolongan pertama," ujar MasKaryana pada Rabu (21/1/2026).

‎Pihak sekolah mengklaim telah melakukan prosedur penanganan sesuai standar, mulai dari pembersihan luka, pemberian obat, hingga pemasangan plester oleh wali kelas. Sekolah juga langsung menghubungi orang tua siswa agar DL dapat dijemput dan beristirahat di rumah.

‎Penjelasan Mengenai Insiden Patah Kaki

‎Terkait kabar mengenai siswa yang mengalami patah kaki, MasKaryana menegaskan bahwa hal tersebut adalah kejadian yang berbeda, meski menimpa siswa yang sama.

‎Waktu Kejadian: Insiden patah kaki terjadi beberapa minggu setelah luka di mata sembuh.

‎​Lokasi: Terjadi di luar area sekolah, tepatnya di lorong jalan sebelah selatan sekolah saat jam pulang.

‎​Penyebab: Berdasarkan keterangan saksi teman sebaya, korban diduga tertabrak kendaraan saat hendak bermain ke rumah temannya.

‎"Kejadiannya berbeda hari dan jarak waktunya cukup lama, jadi tidak bisa disamakan dengan insiden di sekolah," tegasnya.

‎Ia menambahkan bahwa sekolah sebenarnya telah menyiagakan petugas keamanan (Pak Ri) untuk membantu menyeberangkan siswa, namun lokasi kecelakaan tersebut berada cukup jauh dari jangkauan pengawasan rutin sekolah.

‎​Bantahan Terhadap Dugaan Perundungan

‎Menutup klarifikasinya, MasKaryana secara tegas membantah adanya unsur perundungan (bullying) dalam kedua insiden tersebut, sebagaimana laporan yang beredar sebelumnya.

‎"Kami tegaskan bahwa seluruh kejadian yang dialami siswa kami adalah murni kecelakaan dan tidak ada unsur perundungan di dalamnya," pungkas MasKaryana.(Fath) 

‎Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, didampingi Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi, serta para kepala perangkat daerah terkait. Kehadiran Paguyuban Seni Barongan dan Dewan Kebudayaan Blora menegaskan bahwa usulan ini merupakan aspirasi kolektif masyarakat Blora

‎‎Sekda Blora, Komang Gede Irawadi, menegaskan bahwa Pemkab akan segera membentuk tim khusus dan menyusun action plan untuk memenuhi dokumen persyaratan UNESCO yang ketat.

‎"Kita harus punya niat kuat mewujudkan Barongan ke UNESCO. Mapping tugas sesuai tupoksi akan segera dilakukan agar persiapan matang sejak dini," ujar Komang.

‎Dalam diskusi tersebut, para narasumber memaparkan alasan kuat mengapa Barongan Blora layak diakui dunia:

‎Status Nasional: Barongan Blora telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Kemendikbud RI sejak tahun 2017. Ini merupakan syarat dasar pengusulan ke tingkat internasional.

‎Ekosistem yang Hidup: Dr. Muchisin (Dosen Seni Rupa ITB) mengungkapkan bahwa perkembangan Barongan di Blora adalah yang paling masif dibanding daerah lain. Kesenian ini hidup hingga ke pelosok desa, lengkap dengan industri pengrajinnya yang aktif.

‎Bukti Arkeologis: Riset menunjukkan adanya temuan arca/patung batu berbentuk kepala totem singa di kawasan Pegunungan Kendeng (Blora-Rembang) yang memiliki kemiripan bentuk dengan Barongan saat ini.

‎Para pegiat seni menyambut antusias inisiatif ini. Adi Wibowo (Didik), perwakilan Paguyuban Seni Barongan Blora sekaligus pegiat seni Risang Guntur Seto, menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian Pemerintah Kabupaten.

‎"Kami berterima kasih kepada Pemkab Blora yang berinisiatif mengangkat identitas kami ke tingkat internasional. Kami siap mendukung penuh proses pengarsipan dan pendataan yang dibutuhkan," ungkap Didik.

‎Selanjutnya, ​Tim teknis dari Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Yogyakarta akan terus mengawal penyusunan berkas nominasi. Fokus utama dalam waktu dekat adalah pengumpulan data historis, dokumentasi tradisi lisan, serta penguatan peran komunitas sebagai penjaga budaya.

‎Dengan di mulainya proses usulan seni budaya barongan di daftarkan sebagai peninggalan budaya tak benda ke UNESCO,  ini sebagai wujud kepedulian Kabupaten Blora terhadap peninggalan seni budaya yang  tak ternilai harganya sehingga ke depannya bisa menjaga kelestrian peninggalan budaya .(fath)

‎

‎Pembersihan difokuskan pada area Jembatan Tempur yang menjadi titik penumpukan material sampah berupa kayu, bambu, hingga limbah rumah tangga. Jika dibiarkan, sumbatan ini berpotensi besar memicu luapan air sungai ke pemukiman warga saat curah hujan tinggi.

‎Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI-Polri, petugas teknis, hingga masyarakat setempat. Mengingat volume sampah yang cukup besar, evakuasi dilakukan dengan kombinasi tenaga manual dan bantuan alat berat.

‎Kapolsek Kunduran, Iptu Budi Santoso, SH, MH, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk respons cepat terhadap laporan masyarakat dan upaya mitigasi bencana.

‎"Penumpukan sampah ini jika dibiarkan bisa menghambat aliran sungai dan berisiko menyebabkan banjir. Karena itu kami bersama DPUPR, BBWS, dan relawan turun langsung untuk membersihkan," ujar Iptu Budi di lokasi kegiatan.

‎Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Blora, Surat, menjelaskan bahwa penanganan Sungai Lusi memerlukan koordinasi yang berkelanjutan antar lembaga.

‎​Koordinasi Teknis: Terus bersinergi dengan BBWS untuk pemeliharaan aliran sungai secara rutin.

‎​Edukasi Masyarakat: Mengimbau warga agar tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

‎Seluruh sampah yang berhasil diangkat, mulai dari plastik hingga ranting pohon besar, langsung diangkut menuju tempat pembuangan akhir yang telah disediakan agar tidak kembali masuk ke aliran air.

‎Aksi bersih sungai ini diharapkan tidak hanya memperlancar aliran air, tetapi juga menggugah kesadaran kolektif masyarakat Desa Ngilen dan sekitarnya untuk menjaga kelestarian Sungai Lusi demi kepentingan bersama.(Fath) 

‎Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, didampingi Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, dalam acara puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Kebun Raya Indrokilo, Boyolali, Kamis (15/1/2026).

‎Dalam sambutannya, Menteri Desa PDT Yandri Susanto menekankan bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari desa, sesuai dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

‎"Membangun desa sejatinya adalah membangun Indonesia. Kami meluncurkan 12 Aksi Bangun Desa untuk memastikan ekonomi desa bangkit, termasuk target pembentukan 5.000 Desa Ekspor," ujar Yandri.

‎Menanggapi penghargaan tersebut, Bupati Arief Rohman menyatakan bahwa pencapaian ini adalah motivasi untuk terus mengabdi, khususnya di sektor pertanian ramah lingkungan. Ia langsung menginstruksikan langkah strategis bagi desa-desa di Blora.

‎"Kami meminta desa-desa menyiapkan lahan bengkoknya, minimal 1 hektare per desa, untuk dijadikan percontohan pertanian organik. Kita juga akan menggandeng ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII agar Blora benar-benar menjadi Kabupaten Organik," tegas Bupati Arief.

‎Selain penghargaan untuk Bupati, prestasi juga diraih oleh tingkat desa:

‎​Desa Sidorejo (Kecamatan Kedungtuban): Meraih penghargaan Desa Inovatif Tematik Pertanian Organik. Saat ini, Sidorejo memiliki 42 hektare lahan organik, dengan 18 hektare di antaranya telah bersertifikat resmi.

‎​Desa Geneng (Kecamatan Jepon): Meraih penghargaan Lomba Inovasi Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak, dan Pendidikan.

‎Kades Sidorejo, Agung Heri Susanto, berharap dukungan pemerintah terus mengalir agar produk organik Blora tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menembus pasar ekspor.(Fath) 

‎Pembangunan infrastruktur ini merupakan tindak lanjut cepat atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada akses pendidikan anak sekolah di pedesaan.

‎Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, menjelaskan bahwa jembatan di Klaten yang baru diresmikan ini berdiri di atas Sungai Dengkeng. Sebelumnya, jembatan swadaya tahun 1981 di lokasi tersebut roboh akibat banjir besar pada 2021.

‎"Selama hampir lima tahun, warga dan sekitar 371 siswa dari empat sekolah harus menempuh jalur memutar yang jauh. Sekarang, dengan jembatan berukuran 15x4 meter ini, akses 890 KK kembali normal," ungkap Kapolda.

‎Jembatan ini dibangun dalam waktu singkat, yakni dua minggu, dengan melibatkan tenaga teknis sipil serta dana swadaya dan dukungan Pemprov Jateng senilai Rp400 juta. Konstruksinya diklaim kokoh dengan kapasitas beban hingga 5 ton.

‎Dalam sesi doorstop, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja cepat jajaran Polda Jateng. Ia menyebutkan bahwa dari total 171 Jembatan Merah Putih Presisi yang dibangun di seluruh Indonesia, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 63 jembatan.

‎"Ini adalah bentuk nyata kepedulian negara terhadap keselamatan masyarakat. Saya berterima kasih karena pengerjaannya melibatkan masyarakat sekitar. Interaksi ini penting untuk memperkuat ikatan batin antara Polri dan warga," ujar Kapolri.

‎Hingga saat ini, progres pembangunan jembatan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

‎19 Jembatan: Selesai dibangun (diresmikan hari ini).

‎​15 Jembatan: Sedang dalam tahap pembangunan.

‎​4 Jembatan: Akan segera dikerjakan.

15 Titik: Masih dalam tahap survei dan perencanaan.

‎Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menambahkan bahwa proyek ini adalah simbol kehadiran Polri sebagai pemberi solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar penegak hukum.

‎"Jembatan ini tidak hanya menghubungkan wilayah secara fisik, tetapi memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa Polri hadir di tengah mereka," pungkas Artanto.(Fath) 

‎Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.50 WIB. Saat itu, Kombes Pol Artanto yang tengah dalam perjalanan dinas terhenti di balik palang pintu perlintasan. Namun, perhatiannya tertuju pada sebuah mobil minibus bertuliskan "Belajar Mengemudi" yang terjebak di tengah rel dan tidak dapat bergerak.

‎Diketahui mobil tersebut dikemudikan oleh seorang pria yang sedang berlatih mengemudi bersama instrukturnya. Diduga karena panik, pengemudi kehilangan kendali hingga kendaraan mati mesin tepat di area berbahaya.

‎Melihat bahaya yang sudah di depan mata, Kombes Pol Artanto bersama sopir dinasnya secara spontan turun dari mobil. Tanpa ragu, mereka berlari dan mendorong minibus tersebut menjauh dari jalur rel.

‎Beruntung, mobil berhasil dievakuasi hanya sekitar 20 detik sebelum kereta api melintas dengan kecepatan tinggi. Kesigapan ini memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan material dalam insiden tersebut.

‎Usai kejadian, Kombes Pol Artanto mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama di titik-titik rawan seperti perlintasan kereta api.

‎"Perlintasan kereta api adalah titik rawan yang membutuhkan kewaspadaan penuh. Pengendara harus memastikan kondisi kendaraan prima dan tetap tenang agar tidak terjadi situasi yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain," ujar Kombes Pol Artanto.

‎Aksi cepat tanggap ini mendapat apresiasi luas dari warga di lokasi kejadian dan petugas perlintasan. Peristiwa ini menjadi pengingat nyata akan pentingnya kepedulian antar-pengguna jalan demi mencegah kecelakaan fatal.(Fath) 

‎Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Arief Rohman, didampingi Wakil Bupati dan Sekda Komang Gede Irawadi, serta disaksikan oleh seluruh jajaran Kepala OPD, Camat, dan Direktur RSUD se-Kabupaten Blora.

‎Empat pejabat yang menempati posisi baru tersebut adalah:

‎Retno Kusumowati, S.Sos: Sebelumnya Staf Ahli Bupati, kini menjabat Kepala Dindukcapil.

‎Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo: Sebelumnya Kepala Dinrumkimhub, kini menjabat Kepala BPPKAD.

‎Catur Pambudi Amperawan, S.Sos: Sebelumnya Sekretaris Dewan, kini menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

‎​Drs. Djoko Sulistiyono: Sebelumnya Kepala Dindukcapil, kini menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.

‎Dalam arahannya, Bupati Arief Rohman menekankan bahwa pemilihan Gedung Keuangan sebagai lokasi pelantikan memiliki pesan simbolis, khususnya bagi Kepala BPPKAD yang baru. Bupati menargetkan adanya terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan efisiensi anggaran tahun 2026.

‎“Pak Pitoyo di BPPKAD menjadi tumpuan. Tahun 2026 kita menghadapi efisiensi, maka harus lahir inovasi untuk peningkatan PAD. Saya harap semua dinas yang punya potensi PAD bisa saling membantu dan berinovasi,” tegas Bupati.

‎Selain sektor keuangan, pelayanan publik di Dindukcapil juga menjadi sorotan. Bupati meminta Kepala Dindukcapil yang baru, Retno Kusumowati, untuk selalu siaga merespons aduan masyarakat. "HP harus aktif 24 jam karena masih banyak laporan terkait pelayanan catatan sipil yang masuk," lanjutnya.

‎Di sisi lain, ​Bupati mengisyaratkan bahwa rotasi ini bukanlah yang terakhir. Menjelang satu tahun masa kepemimpinannya bersama Hj. Sri Setyorini pada Februari mendatang, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa dinas strategis seperti DPUPR, BPBD, dan lainnya yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

‎“Februari nanti kita genap satu tahun. Kita akan evaluasi bersama untuk menata gerbong selanjutnya agar kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkas Bupati.

‎Menanggapi tugas barunya, Kepala BPPKAD terpilih, Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah tersebut.

‎"InsyaAllah kami siap menjalankan tugas dan mohon doanya agar diberikan kelancaran demi pembangunan Blora yang lebih baik," ucapnya.(Fath) 

‎Menurutnya, konsep "Kenduri Desa" yang memadukan doa bersama, kepedulian sosial, dan penguatan ekonomi merupakan inovasi yang patut dicontoh oleh daerah lain di Indonesia.

‎"Di daerah lain biasanya diperingati dengan gerak jalan, namun di Blora dikemas dengan duduk bersama dalam acara Kenduri dan doa bersama. Ini akan kami jadikan contoh untuk wilayah lain melalui publikasi nasional," ungkap Dr. H. Tabrani.

‎Dirjen Tabrani menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Ia memuji kesiapan Pemkab Blora dalam mengintegrasikan Koperasi Desa Merah Putih dengan program-program nasional.

‎Selain memantau pelaksanaan program, Dirjen juga berkesempatan ikut menyerahkan penghargaan kepada desa-desa mandiri di Blora. Pihaknya berharap komitmen Blora dalam mengembangkan pertanian organik dan penguatan kelembagaan desa dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai visi pemerintah pusat.(Fath) 

‎Bupati Arief menginstruksikan seluruh desa di Blora untuk bersiap mendukung program Presiden Prabowo Subianto, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Bupati merencanakan agar koperasi desa bertindak sebagai penyuplai bahan baku pangan untuk program MBG, sehingga ekonomi desa ikut bergerak.

‎"Kita akan sinkronkan agar unit usaha Koperasi Desa Merah Putih mendukung program MBG. Saya juga meminta setiap desa menyiapkan satu hektare lahan percontohan untuk pertanian organik," ujar Bupati Arief.

‎Selain fokus pada ketahanan pangan, Pemkab Blora juga berkomitmen meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Bupati mengumumkan kelanjutan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tahun 2026 bekerja sama dengan UNNES, yang menyediakan kuota beasiswa bagi 250 kepala desa dan perangkat desa.

‎Acara ini juga diwarnai aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh sebagai bentuk empati warga Blora.(Fath) 

‎Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Mas Arief tersebut menekankan bahwa mahasiswa bukan sekadar pencari ilmu, tetapi juga representasi daerah di perantauan. Ia berharap IMPARA mampu menjadi "corong" untuk memperkenalkan kekayaan Kabupaten Blora di lingkungan kampus.

‎Sementara itu, ​Mas Arief juga mendorong pengurus IMPARA yang baru untuk aktif bersinergi dengan kelompok seni dalam menghadirkan identitas Blora di ajang-ajang besar UNNES.

‎"IMPARA harus punya misi memperkenalkan Blora. Bisa melalui kegiatan kebudayaan, seperti menghadirkan kesenian Barongan atau pameran potensi daerah. Ini cara efektif agar civitas akademika di Semarang semakin mengenal kekayaan kita," ujar Mas Arief.

‎Selain aspek promosi, Bupati menegaskan komitmen Pemkab Blora dalam mendukung kelancaran studi mahasiswa. Ia meminta pengurus IMPARA melakukan pemetaan detail terhadap anggotanya agar tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena kendala finansial.

‎"Intinya jangan sampai ada mahasiswa UNNES asal Blora yang tidak lulus karena kendala biaya. Jika itu terjadi, Pemkab Blora siap memberikan dukungan, termasuk melalui beasiswa," tegas Bupati.

‎Di sisi lain, ​kerja sama antara Pemkab Blora dan UNNES sendiri dipastikan terus berlanjut. Salah satu program unggulan yang kembali dilaksanakan pada tahun 2026 adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program ini ditujukan bagi perangkat dan pegiat desa di Blora untuk menempuh pendidikan tinggi di UNNES guna meningkatkan kualitas SDM di tingkat akar rumput.

‎Kepada pengurus yang terpilih, Mas Arief memberikan pesan agar menyusun program kerja yang membumi namun berdampak nyata:

‎Wadah Silaturahmi: Menjadi ruang saling menguatkan antar mahasiswa agar lulus tepat waktu.

‎Sosialisasi Pendidikan: Memperkenalkan UNNES kepada siswa SMA/SMK di Blora untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.

‎Program Kolaboratif: Bersinergi dengan Pemkab dalam kegiatan sosial, kesehatan, hingga Car Free Day.

‎"Harapannya, seluruh organisasi mahasiswa Blora di berbagai kampus bisa saling terhubung dan bersama-sama berkontribusi untuk kemajuan daerah," pungkasnya.(Fath) 

‎Menjaga Identitas Partai Santri

‎Ketua DPC PPP Blora, Ahmad Faisol, menegaskan bahwa usia 53 tahun merupakan bukti ketangguhan PPP sebagai partai yang lahir dari rahim santri dan ulama. Ia mengingatkan seluruh kader untuk tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman dalam berpolitik.

‎​“Di usia ke-53 ini, kami bersyukur. Ini momentum untuk meningkatkan semangat kaderisasi. PPP adalah partai santri, partai umat, dan harus tetap istiqamah memperjuangkan nilai-nilai tersebut,” ujar Faisol dalam sambutannya.

‎Optimisme di Tengah Dinamika Internal

‎Meski mengakui adanya tantangan dinamika internal di tingkat pusat, Faisol tetap optimistis terhadap masa depan partai di daerah. Ia menyebut bahwa kader di tingkat bawah terus bergerak tanpa menunggu instruksi yang belum pasti dari elit pusat.

‎Dinamika Pusat: Penundaan Musyawarah Wilayah (Muswil) menjadi perhatian, namun daerah tetap fokus pada kerja nyata.

‎Target Politik: Optimisme peningkatan perolehan suara dan kursi pada Pemilu mendatang.

‎Akar Rumput: Penyiapan agenda sebulan penuh, termasuk ziarah makam kiai sepuh dan konsolidasi struktural hingga tingkat ranting.

‎Sikap Terhadap Isu Global dan Lokal

‎Terkait situasi nasional dan internasional, Faisol menekankan bahwa meskipun saat ini PPP tidak memiliki perwakilan di Senayan (DPR RI), hak konstitusional partai tetap melekat untuk memberikan arah bagi bangsa di tengah ketidakpastian geopolitik global.

‎Di level daerah, DPC PPP Blora menyatakan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora.

‎“Kami mengapresiasi Pak Bupati Blora yang tetap konsisten membangun infrastruktur jalan, meski ada penyesuaian anggaran. PPP melalui fraksi di DPRD akan terus mengawal agar pembangunan tetap berjalan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Fath)