BLORA,LINTASUPDATE.ID– Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti tajam ketidaksesuaian data penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Persoalan serius ini mencuat seiring adanya peralihan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sensus (DT Sen).
Berdasarkan aturan terbaru, hanya masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5 yang berhak menerima bantuan iuran JKN tersebut. Namun, proses pemutakhiran data ini menyisakan celah yang mengkhawatirkan.
Edy menegaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peranan krusial sebagai penentu klasifikasi ekonomi masyarakat. Menurutnya, akurasi instrumen BPS menjadi satu-satunya benteng agar bantuan tepat sasaran.
"Penentuan data ini menjadi tanggung jawab BPS. Dialah yang memiliki instrumen untuk melihat satu per satu masyarakat Blora mana yang betul-betul masuk desil 1 sampai 5," tegas Edy dalam pernyataannya.Di sela acara sarasehan lingkungan hidup yang di pusatkan di Kampung Better AirNav, di Desa, Jejeruk, Blora, Sabtu(24/01/2026).
Kekhawatiran Edy bukan tanpa alasan. Tercatat ada sekitar 33.000 data yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Jika tidak segera diperbaiki, puluhan ribu warga miskin di Blora terancam kehilangan hak akses jaminan kesehatan gratis mereka.
Politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan peringatan keras kepada pihak BPS agar bekerja secara independen dan profesional tanpa tekanan dari pihak mana pun.
"Anda jangan main-main dalam menentukan desil 1-10, terutama 1-5. Kalau Anda main-main, yang rugi adalah orang miskin. BPS harus betul-betul kokoh dengan instrumen yang dimiliki dan tidak boleh ada intervensi oleh siapa pun," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Edy Wuryanto berkomitmen mengawal hak warga miskin melalui dua langkah strategis:
Revisi Data: Mengusulkan peninjauan kembali data di BPS agar sesuai dengan kondisi lapangan.
Backup Jaminan Sosial: Mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyiapkan skema cadangan jaminan sosial bagi mereka yang tercecer dari sistem pusat.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan penghematan anggaran pada sektor-sektor krusial yang menyentuh rakyat kecil.
"Boleh efisiensi di birokrasi, tetapi untuk rakyat miskin, apalagi ini urusan kesehatan, jangan," tambah Edy.
Jika permasalahan 33.000 warga Blora ini tidak segera menemui titik terang, Edy menyatakan siap membawa masalah ini ke level yang lebih tinggi. Ia berencana mengundang BPS dalam rapat kerja lintas sektoral untuk meminta pertanggungjawaban terkait validasi data tersebut.
"Kami akan pantau. Nanti ketika ternyata 33 ribu ini masih bermasalah, kami akan undang lagi BPS dalam forum lintas komisi untuk membahasnya," pungkasnya.(Fath)
