BLORA,LINTASUPDATE.ID-Suasana politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora memanas setelah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memboikot dua agenda penting, yakni Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Kamis (30/4/2026).
Langkah tersebut merupakan bentuk protes sekaligus pernyataan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Blora saat ini. Ketidakhadiran fraksi PDIP dinilai mencerminkan adanya persoalan komunikasi di internal lembaga legislatif.
Ketua Fraksi PDIP, Andita Nugrahanto, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena hak konstitusional anggota dewan dinilai tidak terpenuhi, khususnya terkait akses terhadap data dalam fungsi pengawasan anggaran.
“Kami sebagai anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan. Namun, bagaimana kami bisa bekerja maksimal jika meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja tidak diberikan oleh Ketua? Ini adalah preseden buruk bagi transparansi lembaga,” ujarnya.
Menurut Andita, persoalan tersebut diperparah dengan sulitnya komunikasi antara anggota dewan dan pimpinan. Ia menilai, dengan jumlah anggota DPRD Blora yang hanya 45 orang, komunikasi seharusnya dapat berjalan efektif.
“Sangat disayangkan, Ketua sulit sekali dikomunikasikan oleh anggota. Padahal secara kuantitas kita ini hanya sedikit, hanya 45 orang. Mengelola komunikasi dengan jumlah tersebut seharusnya bukan hal yang sulit jika ada keterbukaan dari pimpinan,” katanya.
Ia menambahkan, sebagai lembaga yang bersifat kolektif kolegial, pimpinan DPRD seharusnya berperan sebagai penghubung antarfraksi, bukan justru menciptakan hambatan komunikasi.
Lebih lanjut, Andita menyebut mosi tidak percaya tersebut merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi selama ini. Fraksi PDIP, kata dia, khawatir DPRD Blora akan kehilangan fungsi representatifnya apabila pola kepemimpinan yang tertutup terus berlanjut.
“Kami ingin DPRD ini berjalan sesuai fungsinya. Kami tidak akan tinggal diam jika fungsi-fungsi kedewanan tidak berjalan optimal akibat pola kepemimpinan yang tertutup,” tegasnya.
Fraksi PDIP menilai ketidakhadiran dalam rapat tersebut sebagai bentuk peringatan agar pimpinan DPRD segera melakukan evaluasi dan membuka ruang dialog yang lebih inklusif.
“Selama tidak ada perubahan sikap dari Ketua, kami akan tetap konsisten dengan sikap mosi tidak percaya ini,” pungkas Andita.(Fath)
