BLORA,LintasUpdate.id– Pengelolaan sumur minyak rakyat di Desa Soko, Kabupaten Blora, yang kini beroperasi secara legal melalui PT Mataram Connection Nusantara (MCN), tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan adanya selisih harga dan pemotongan biaya yang signifikan dalam alur distribusi minyak rakyat tersebut.
Mardi, atau yang akrab disapa Pak Tuo, selaku pengurus wilayah penyaluran di Desa Soko, mengungkapkan keresahannya terkait sistem pembagian hasil yang dinilai tidak transparan. Ia menyebut adanya pemotongan biaya yang mencapai 14 persen dari harga dasar.
Berdasarkan keterangan Mardi, harga jual yang ditetapkan Pertamina berada di angka Rp7.200 per liter. Secara perhitungan ideal di lapangan, seharusnya harga yang diterima oleh pihak pengelola di tingkat bawah adalah Rp6.200 per liter. Namun, realitanya jauh dari harapan.
"Karena ada pemotongan, saya tidak mau pusing memikirkan hitungan rumit. Saya minta pembayaran tunai saja, dan hanya menerima sebesar Rp6.050 per liter," jelas Mardi, Senin (8/5/2026).
Angka tersebut menjadi janggal jika dibandingkan dengan harga rata-rata penyerapan ke pihak Pertamina yang tercatat hanya Rp5.800 per liter. Dari selisih tersebut, Mardi menduga adanya pengambilan keuntungan sepihak oleh pihak PT MCN sebesar 14 persen.
Menanggapi isu yang beredar terkait adanya pungutan rutin, Mardi menegaskan bahwa tidak ada biaya bulanan yang dibebankan kepada pengurus atau penyalur. Menurutnya, pemotongan biaya hanya dilakukan jika terdapat keperluan khusus yang sifatnya mendesak, seperti kebutuhan operasional media yang harus diajukan melalui proposal resmi.
"Uang yang kami keluarkan itu benar-benar ada bukti dan laporannya. Semuanya sudah memiliki struktur dan aturan main yang jelas. Kalau tidak ada aturan demikian, kami tidak akan berani menjalankannya," tegasnya.
Hingga saat ini, tercatat total pasokan minyak yang telah disetorkan ke PT MCN melalui struktur penyaluran di Desa Soko telah mencapai sekitar 35 tangki.
Munculnya dugaan pemotongan yang cukup besar ini menuai perhatian luas. Mengingat esensi program Minyak Rakyat adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau, transparansi dalam alur distribusi menjadi hal yang krusial.
Masyarakat dan pihak terkait kini diharapkan dapat menelusuri lebih dalam alur distribusi dan skema pembagian keuntungan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat dinikmati secara adil, mulai dari pengelola di lapangan hingga konsumen akhir, tanpa adanya potongan yang memberatkan salah satu pihak.(Fath)
