BLORA,LINTASUPDATE.ID– Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKB, H. Abdullah Aminudin, menyoroti adanya ketimpangan dalam program pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Meski sektor ini diakui sebagai tulang punggung ekonomi, Aminudin menilai akses terhadap pelatihan dan pendampingan belum menjangkau pelaku usaha secara merata.
Aminudin menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan jaminan akses terhadap perencanaan hingga hasil pembangunan ekonomi. Ia menekankan pentingnya transparansi anggaran dan kehadiran nyata negara dalam meningkatkan kapasitas masyarakat di sektor ekonomi skala kecil.
Dalam keterangannya, politisi PKB ini mengapresiasi daya tahan UMKM yang tetap eksis di tengah berbagai tantangan. Namun, ia memberikan kritik pedas terhadap pola pembinaan pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran dan cenderung eksklusif.
"Yang dibina itu UMKM yang itu lagi, mungkin yang dekat dengan saya atau dekat dengan siapapun yang punya kebijakan. Ini menunjukkan pembinaan masih kurang merata," sindir Aminudin.
Ia juga menyoroti fenomena "UMKM musiman" yang hanya aktif saat ada kucuran bantuan atau undangan pelatihan, namun kembali berhenti beroperasi setelah fasilitas tersebut habis.
Aminudin menceritakan temuannya di lapangan di mana pelaku UMKM seringkali hanya bersemangat saat mendapatkan uang saku atau bantuan peralatan dari pemerintah.
"Saya pernah menyindir, UMKM ini bangun saat diundang pelatihan, dapat uang saku, dapat peralatan. Setelah uangnya habis, peralatannya tidur. Tahun depan bangun lagi dapat bantuan, tidur lagi," tegasnya.
Menurutnya, fakta ini harus menjadi bahan evaluasi agar UMKM bisa bertahan secara berkelanjutan (sustainable), bukan sekadar menggantungkan diri pada bantuan sesaat.
Lebih lanjut, ia meminta instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindagkop) serta Dinas Tenaga Kerja untuk lebih serius melakukan pendampingan agar UMKM benar-benar bisa "naik kelas".
"Pemerintah sudah mendorong melalui dinas terkait untuk melakukan pancingan-pancingan agar UMKM tumbuh. Tapi, prosesnya harus merata dan berkelanjutan," jelasnya.
Menutup keterangannya, Aminudin mengingatkan bahwa UMKM adalah penyelamat akhir ekonomi nasional mengingat lapangan kerja formal yang masih terbatas. Oleh karena itu, keberpihakan kebijakan yang adil dan merata menjadi kunci bagi kemandirian ekonomi rakyat.(Fath)
