BLORA,LintasUpdate.id— Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga harus aktif mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Hal tersebut disampaikannya dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Selasa (8/9/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Pj Sekda Blora, para kepala OPD, camat, direksi BLUD, Manajemen Bank Jateng, serta narasumber Prof. Drs. Muhammad Mas'ud, M.M., Ph.D., Guru Besar Universitas Islam Malang.
Dalam sambutannya, Bupati Arief menekankan bahwa tantangan pemerintah daerah ke depan semakin berat, di mana pemda dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kemampuan fiskalnya.
"Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki," ujar Bupati Arief.
Ia juga meminta para camat dan OPD melakukan pemetaan potensi ekonomi secara konkret di wilayah masing-masing, mulai dari populasi peternakan (seperti sapi dan ayam) hingga sektor energi strategis seperti sumur tua dan sumur minyak rakyat.
Sementara itu, narasumber Prof. Muhammad Mas'ud mengungkapkan bahwa PAD Blora saat ini berada di angka sekitar Rp547 miliar atau setara 6 persen dari total APBD 2025 sebesar Rp2,831 triliun. Blora tercatat berada di peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal kemandirian fiskal.
Untuk mengatasinya, ia mendorong penerapan dual track strategy serta penguatan lima aspek utama, yakni validasi data wajib pajak, inovasi ETPD, evaluasi regulasi yang menghambat, dan kemauan berkolaborasi.
Sejalan dengan hal tersebut, Pj Sekda Blora Dasiran menambahkan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh hanya mengandalkan sektor pajak dan retribusi.
Aset-aset milik Pemkab Blora yang selama ini belum optimal harus dipetakan dan dikembangkan, baik melalui kerja sama dengan BUMD maupun pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui strategi terintegrasi yang mencakup digitalisasi transaksi, pemanfaatan aset, hingga optimalisasi potensi lokal, Pemkab Blora berharap kapasitas fiskal daerah dapat semakin kuat demi mendongkrak kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Red)
