BLORA,LINTASUPDATE.ID– Program unggulan Bupati Blora, Sekolah Sisan Ngaji (SSN), kini tengah diterpa isu miring. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) muncul di SMP Negeri 2 Tunjungan setelah mencuatnya kabar mengenai iuran wajib setiap hari Selasa yang dibebankan kepada siswa untuk membayar honor pengajar SSN.
Kontroversi ini semakin memanas menyusul adanya aksi saling bantah antara pihak Kepala Sekolah dan guru mengenai siapa inisiator di balik kebijakan iuran tersebut.
Kepala SMPN 2 Tunjungan, Endang Sri Wahyuni, secara tegas membantah bahwa dirinya yang mencetuskan ide iuran tersebut. Ia menyebut bahwa gagasan itu murni datang dari guru agama di sekolahnya.
"Demi Allah, yang menyampaikan seperti itu Guru Agama. Pak Slamet mendatangi saya dan bilang Pak Farid ada gagasan begini-begini," ujar Endang saat dimintai keterangan pada Selasa (21/4/2026).
Endang menduga bawahannya merasa tertekan sehingga memberikan keterangan yang berbeda di luar. Namun, ia menyatakan siap pasang badan jika permasalahan ini terus berlarut.
"Kemungkinan Pak Farid menyampaikan seperti itu karena ada rasa tekanan atau takut. Jika tetap tidak mau mengakui, saya siap mengambil alih tanggung jawab sepenuhnya," tambahnya.
Di sisi lain, Farid Mahmud, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang namanya terseret, memberikan klarifikasi berbeda. Ia membantah keras tuduhan sebagai inisiator pungutan Rp1.000 tersebut.
Menurut Farid, dirinya justru orang yang sangat berhati-hati dalam pengelolaan dana sekolah. Ia mengaku sempat keberatan jika dana infak hari Jumat digunakan untuk menanggung honor SSN, sehingga muncul jadwal iuran terpisah pada hari Selasa.
"Bukan dari saya (gagasannya). Seingat saya, dulu ada rapat wali murid bersama komite, dan sosialisasi mengenai iuran SSN itu berasal dari beliau (Kepala Sekolah)," ungkap Farid.
Polemik yang viral di media sosial ini telah memicu respons cepat dari otoritas terkait. Farid mengonfirmasi bahwa tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora telah mendatangi sekolah untuk melakukan pembinaan dan klarifikasi lapangan.
"Kemarin sudah ada pembinaan dari Dinas Pendidikan. Ada Pak Dian selaku Kasi Pembinaan, pengawas, dan staf yang datang ke sini," jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu hasil investigasi resmi dari Dinas Pendidikan terkait legalitas iuran tersebut, mengingat program SSN merupakan program strategis pemerintah daerah yang seharusnya didukung oleh mekanisme anggaran yang jelas tanpa membebani siswa secara ilegal.(Fath)
