BLORA,LINTASUPDATE.ID– Komisaris BUMD PT Blora Patra Energi (BPE), Seno Margo Utomo, bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (MPKN), menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Blora pada Kamis (23/4/2026).
Aksi ini bertujuan untuk mengkritik agenda rutin Kunjungan Kerja (Kungker) anggota dewan yang dinilai memboroskan anggaran.
Dalam aksi tersebut, Seno dan perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Blora, Mustopa. Namun, pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD tersebut dilaksanakan secara tertutup tanpa akses bagi awak media.
Usai pertemuan, Seno menegaskan bahwa meskipun secara hukum kegiatan kunjungan kerja adalah legal, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan etika dan kepatutan anggaran.
"Kungker itu legal, sama seperti honor narasumber. Tapi ya ngono yo ngono cuma ojo semono, ojo ugal-ugalan (begitu ya begitu tapi jangan segitu, jangan tanpa perhitungan)," tegas Seno di depan Gedung DPRD.
Seno mengungkapkan bahwa pimpinan DPRD telah menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi kebijakan anggaran kungker. Ia mendesak agar hasil evaluasi tersebut dibarengi dengan permintaan maaf kepada publik jika ditemukan nominal anggaran dan frekuensi kunjungan yang berlebihan.
Ada beberapa poin utama yang ditekankan oleh pihak pendemo:
Output Jelas: Kungker harus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau penarikan investasi, seperti di sektor migas dan kawasan industri.
Transparansi Publik: DPRD diminta memublikasikan rincian kegiatan ke media massa, bukan sekadar jadwal dan lokasi.
Fungsi Kontrol: Publikasi detail kegiatan bertujuan agar masyarakat bisa ikut memantau hasil kerja dewan.
"Kita akan tagih bulan depan, seperti apa kualitas kungker mereka setelah adanya masukan ini," tambah Seno.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menyatakan pihaknya menerima aspirasi dari massa aksi. Ia berjanji akan melakukan perbaikan dalam penyusunan jadwal kegiatan melalui Sekretariat Dewan (Setwan).
"Kami akan meminta desain jadwal yang lebih utuh. Jadi tidak hanya judul kegiatan dan jadwalnya saja, tetapi harus ada tema-tema spesifik yang sedang diperjuangkan oleh anggota DPRD dalam kunjungan tersebut," jelas Siswanto.
Evaluasi ini rencananya akan mulai dibahas dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus) bulan April ini untuk menentukan arah kebijakan kegiatan DPRD di masa mendatang.(Fath)
