BLORA,LintasUpdate.id– Kasus stunting baru pada bayi usia 0–5 bulan mendominasi di Kabupaten Blora hingga September 2026. Kondisi ini menuntut langkah taktis Pemerintah Kabupaten Blora untuk memperkuat upaya pencegahan sejak masa sebelum kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora, Hj. Sri Setyorini, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Blora di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah, Kamis (22/10/2026).
Sri Setyorini menyoroti bahwa pencegahan stunting tidak boleh hanya difokuskan pada anak yang sudah mengalami masalah gizi. Penanganan harus dimulai lebih awal melalui penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang, serta pendampingan intensif bagi keluarga berisiko.
“Kasus baru paling banyak justru terjadi pada bayi usia 0–5 bulan, artinya pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika masalah gizi sudah terjadi,” tegas Sri Setyorini di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan perwakilan Puskesmas se-Kabupaten Blora.
Berdasarkan data Semester I Tahun 2026, beberapa wilayah yang memerlukan perhatian khusus meliputi Kecamatan Kunduran, Jepon, Tunjungan, dan Cepu. Bahkan, hingga September 2026, Kecamatan Kunduran mencatatkan jumlah kasus stunting baru tertinggi di Kabupaten Blora.
Menanggapi data tersebut, Sri Setyorini meminta seluruh perangkat daerah menjadikan pemetaan wilayah sebagai dasar intervensi program agar tepat sasaran dan terukur. Ia juga menegaskan akan mengevaluasi langsung alokasi anggaran penanganan stunting di setiap OPD, termasuk pemanfaatan Program GENTING dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil serta balita gizi kurang.
“Saya nanti ingin OPD yang memiliki anggaran terkait stunting ini, capaiannya seperti apa, sasarannya apa, yang sudah dilaksanakan apa, dokumentasinya, dan nanti ditindaklanjuti evaluasi. Akan saya cek satu-satu di lapangan,” ujarnya.
Langkah konkret yang terus diperkuat mencakup pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, imunisasi lengkap, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, penanganan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), perbaikan alat ukur Posyandu, hingga perbaikan akses air minum aman dan sanitasi oleh Dinas PUPR, Dinrumkimhub, serta pemerintah desa.
Berdasarkan hasil monitoring per 14 Oktober 2026, progres pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Blora telah mencapai angka 80 persen. Sri Setyorini berharap seluruh target dapat tuntas pada akhir tahun 2026 dengan dampak nyata bagi masyarakat.
“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, ini adalah investasi masa depan Blora. Karena itu, sebagai Ketua TPPS, saya mengajak kita semua fokus pada aksi nyata, bukan sekadar angka dan laporan,” pungkasnya. (Red)
