BLORA,LINTASUPDATE-Upaya memperkuat model bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih terukur dan berdaya saing terus digencarkan di Kabupaten Blora. Forum Jaringan Media Siber Blora (JMSB) bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar dialog bertajuk “Membidik Potensi Bisnis BUMDes: Penguatan Regulasi, Akses Modal, dan Kemitraan Pasar”, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Blora itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perbankan, akademisi, asosiasi BUMDes, hingga pelaku BUMDes dari sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Ketua JMSB Bambang Sartono mengatakan, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan sinergi multipihak dalam memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi desa.
“Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan sinergi multipihak guna memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa,” ujar Bambang saat membuka kegiatan.
Bambang menjelaskan, hasil dari forum ini tidak berhenti pada tataran wacana. Pihaknya akan menindaklanjuti diskusi tersebut dengan menyusun rencana kerja tiga bulan ke depan, lengkap dengan pemetaan skema pembiayaan, penanggung jawab (PIC), serta indikator capaian yang terukur.
“Kita akan menyusun rencana kerja tiga bulan ke depan, lengkap dengan pic target dan indikator terukur. Dengan begitu, kita tahu apa yang harus dikerjakan, oleh siapa, kapan tenggatnya, dan bagaimana ukurannya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sistem target yang jelas akan memudahkan kolaborasi antara pemerintah desa, perbankan, dan media dalam memantau hasil dan akuntabilitas program.
Bambang juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, khususnya dari unsur pemerintahan daerah. Ia meminta agar regulasi serta program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat disinergikan, sehingga agenda pembangunan desa tidak terhambat oleh tumpang tindih birokrasi.
Selain itu, Dinas PMD diharapkan membangun basis data BUMDes yang kuat untuk memetakan unit usaha yang siap berkembang dan yang masih membutuhkan pendampingan. APDESI diminta berperan dalam memberikan masukan teknis mengenai tata kelola dan ekonomi desa.
Sementara itu, Bank Jateng didorong menyediakan akses pembiayaan yang menyesuaikan dengan arus kas (cash flow) BUMDes serta memperkuat mitigasi risiko. Para camat diharapkan menjadi simpul koordinasi percepatan selama 30 hingga 90 hari ke depan.
Menurut Bambang, media memiliki peran strategis dalam mengawal proses pembangunan desa, bukan sekadar memberitakan kegiatan.
“Peran media bukan sekadar menulis berita, melainkan memastikan informasi publik tersaji akurat dan proporsional. Kami fokus pada praktik baik, bukan popularitas sesaat,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa seluruh langkah ini diarahkan untuk memberikan hasil nyata bagi kemajuan desa.
“Kita tidak mencari kalimat indah, tapi keputusan yang berdampak nyata agar BUMDes benar-benar naik kelas, menambah PAD Desa, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka lapangan kerja,” pungkas Bambang.(nurul)
Tidak ada komentar: