‎Komitmen tersebut dibuktikan melalui aksi penanaman pohon bersama yang digelar di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jembangan, Petak 54D, tepat di belakang objek wisata Goa Terawang, Kabupaten Blora, Selasa (30/12/2025).

‎Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman memberikan apresiasi kepada Administratur Perhutani (ADM) KPH Blora, Dinas Kehutanan, serta seluruh pihak yang berkontribusi. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan berbagai perguruan tinggi ternama untuk mendukung penghijauan di Blora.

‎“Alhamdulillah, saat kami berkunjung ke ITB, IPB, dan UGM, sudah ada komitmen dari kampus-kampus tersebut untuk menyumbangkan pohon, termasuk jenis pohon buah-buahan. Ini adalah upaya kolektif, kita tidak bisa bekerja sendiri,” ujar Bupati.

‎Bupati juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengoordinasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperkuat gerakan ini. Menurutnya, penanaman pohon adalah investasi vital untuk mencegah bencana alam di masa depan.

‎“Kita tidak ingin anak cucu kita menghadapi bencana banjir akibat hutan gundul. Gejalanya sudah mulai terlihat di beberapa titik, maka antisipasi harus dilakukan sekarang,” tegasnya.

‎Ke depan, gerakan ini akan diperluas hingga ke tingkat desa dan sekolah. Bupati meminta para camat dan kepala desa mulai menanam pohon di lingkungan kantor masing-masing pada tahun depan. Ia juga memuji inisiatif Kementerian Agama yang telah memulai program sedekah pohon bagi calon pengantin.

‎Senada dengan hal tersebut, Administratur Perhutani KPH Blora, Yeni Ernawati, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi di Petak 54D RTH Jembangan sangat strategis karena merupakan kawasan perlindungan yang menyangga aliran sungai dan Goa Macan.

‎“Kami menanam 350 pohon alpukat, 50 pohon mangga, dan 50 pohon kedondong. Pemilihan jenis buah ini bertujuan agar hutan memberikan manfaat ekonomi berupa hasil hutan bukan kayu, tanpa merusak fungsi lindungnya,” jelas Yeni.

‎Ia berharap luasnya kawasan hutan di Blora (sekitar 47% dari luas wilayah) dapat menjadi peluang pembangunan yang berkelanjutan, bukan hambatan. "Di kawasan lindung tidak disarankan tanam palawija agar tidak memicu erosi. Tanaman buah adalah solusi bijak," tambahnya.

‎Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Blora, Ketua Pengadilan Negeri, perwakilan Dandim dan Kejaksaan, serta para pimpinan ADM KPH Cepu dan Randublatung.(Fath) 

‎Nantinya, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Blora diwajibkan mengenakan pakaian khas ini setiap hari Jumat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Tengah sekaligus upaya konkret Pemkab Blora dalam mempromosikan potensi lokal, khususnya Batik Blora.

‎Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan seragam kerja.

‎"Penggunaan pakaian khas ini adalah sarana pelestarian budaya lokal. Kami ingin mengekspresikan identitas ASN Blora yang religius dan menjunjung filosofi Jawa, namun tetap selaras dengan semangat modernisasi," ujar Bupati Arief setelah menandatangani SE tersebut pada Selasa (30/12).

‎Berdasarkan SE tersebut, berikut adalah detail ketentuan pakaian yang harus dikenakan:

‎1. ASN Pria:

‎​Kemeja kerah berdiri (Shanghai) warna putih atau atasan batik khas Blora (lengan panjang/pendek).

‎Wajib dipadukan dengan bawahan sarung batik khas Blora.

‎Diperbolehkan menggunakan peci.

‎​Alas kaki berupa sandal selop, sepatu sandal, atau sepatu.

‎2. ASN Wanita:

‎​Gamis berbahan batik khas Blora atau tunik/kemeja putih dengan bawahan batik.

‎​Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab polos dengan warna senada.

‎​Alas kaki berupa sandal selop atau sepatu.

‎Mengingat aspek fungsionalitas, Pemkab Blora memberikan pengecualian bagi ASN yang bertugas di sektor pelayanan lapangan tertentu, seperti:

‎Bidang Perhubungan dan Pemadam Kebakaran.

‎Penegak Perda (Satpol PP) dan Penanggulangan Bencana.

‎Tenaga Pelayanan Kesehatan.

‎Bupati menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk mengawasi penerapan aturan ini di instansi masing-masing. Dengan hadirnya kebijakan ini, nilai-nilai kearifan lokal diharapkan tetap hidup dan memperkuat budaya kerja di "Bumi Samin".(Fath) 

‎Menurut Yoyok, identitas seni Blora jauh lebih luas dari sekadar Barongan atau Tayub yang sudah dikenal publik. Ia melihat setiap kecamatan di Blora memiliki kekayaan sejarah, cerita rakyat (punden), hingga aktivitas keseharian yang bisa diolah menjadi karya tari yang unik.

‎“Masing-masing kecamatan itu kalau kita bicara sejarah, mereka memiliki punden, sejarah, dan cerita. Dari semua itu sebenarnya bisa diangkat menjadi tarian yang berakar kuat pada identitas lokal,” ungkap Yoyok.

‎Selain memberi masukan soal eksplorasi budaya, Yoyok juga melontarkan kritik konstruktif mengenai perkembangan Barongan Blora saat ini. Ia menilai ada kecenderungan pergeseran nilai demi mengejar popularitas atau pesanan pasar (tanggapan), yang justru mengaburkan ciri khas asli Blora.

‎“Dari kacamata kami, banyak yang bergeser. Malah jadi seperti Bali, padahal Blora punya ciri sendiri,” tegasnya.

‎Ia mengimbau agar pelaku seni dan dinas terkait duduk bersama untuk menentukan standar atau pakem Barongan Blora, baik dari segi bentuk, cerita, maupun fungsinya—termasuk untuk kebutuhan edukasi di sekolah.

‎Yoyok menegaskan bahwa dirinya tidak anti-pengembangan. Namun, inovasi seni harus tetap berpijak pada kultur, dialek, dan gending asli Blora yang tidak dimiliki daerah lain.

‎Menutup pernyataannya, ia mengajak para pegiat seni untuk kembali belajar bersama demi mengulang masa keemasan Blora.

‎“Mari menggali kembali kejayaan Blora yang selama sekian tahun pernah menjadi juara tetap di parade kesenian Jawa Tengah lewat Barongannya,” pungkas Yoyok.(Fath) 

‎Melalui kebijakan ini, masa kerja para pegawai tersebut diperpanjang selama lima tahun, terhitung mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2030. Adapun rincian PPPK yang menerima perpanjangan terdiri dari:

‎​269 orang Tenaga Guru.

‎​17 orang Tenaga Kesehatan.

‎Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menyampaikan bahwa keputusan perpanjangan ini didasari oleh hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Blora.

‎“Alhamdulillah, ini adalah momentum penting. Sebanyak 286 PPPK ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama masa perjanjian kerja sebelumnya,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Arief tersebut.

‎Ia menegaskan bahwa perpanjangan kontrak lima tahun ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bagi mereka yang berkinerja baik. Kriteria perpanjangan mencakup capaian kinerja minimal "Baik", kesesuaian kompetensi, integritas tanpa catatan hukuman disiplin, serta kesehatan jasmani dan rohani.

‎“Bapak dan Ibu semua telah memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikasi sesuai kebutuhan jabatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora memberikan kepercayaan melalui perpanjangan masa perjanjian kerja selama lima tahun ke depan,” jelasnya.

‎Meskipun kontrak diberikan untuk durasi lima tahun—yang tergolong lebih lama dibandingkan beberapa daerah lain yang hanya memberikan satu tahun—Bupati menegaskan bahwa evaluasi kinerja tetap akan dilakukan setiap tahun.

‎Bupati Arief menitipkan pesan khusus kepada dua sektor utama:

‎​Tenaga Guru: Diminta fokus membentuk SDM anak-anak Blora yang berkarakter dan memastikan kualitas pendidikan terus meningkat mengikuti perkembangan zaman.

‎​Tenaga Kesehatan: Sebagai garda terdepan, diminta untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

‎“Perjanjian kerja ini menjadi ruang untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Saya minta berikan pelayanan dengan hati, jaga profesionalisme, dan patuhi semua aturan yang berlaku,” pungkas Bupati.

‎Acara tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Daerah Kabupaten Blora, Kepala BKPSDM Kabupaten Blora, beserta jajaran terkait.(Fath) 

‎Konfercab ini merupakan agenda konsolidasi organisasi lima tahunan partai untuk memilih kepengurusan baru di tingkat DPC. Proses pemilihan berlangsung sesuai mekanisme partai dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta diikuti oleh seluruh unsur struktural partai.

‎Usai ditetapkan sebagai Ketua DPC terpilih, Andita Nugrahanto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

‎“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah dari seluruh kader PDI Perjuangan Kabupaten Blora. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara kolektif bersama seluruh jajaran partai,” ujar Andita Nugrahanto.

‎Ia menegaskan bahwa ke depan dirinya akan fokus memperkuat soliditas internal partai hingga ke tingkat akar rumput serta menjalankan instruksi partai dengan penuh kedisiplinan.

‎“Kami akan memperkuat gotong royong kader, memperkokoh struktur partai dari DPC, PAC, ranting hingga anak ranting, serta terus hadir dan bekerja nyata untuk rakyat Blora sesuai dengan nilai-nilai PDI Perjuangan,” tambahnya.

‎Andita juga menekankan pentingnya kerja kerakyatan dan konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

‎“PDI Perjuangan harus selalu berada di tengah rakyat, mendengar, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Itu menjadi komitmen utama kami ke depan,” tegasnya.

‎Dengan terpilihnya Andita Nugrahanto sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, diharapkan kepemimpinan baru ini mampu membawa semangat pembaruan serta memperkuat posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang solid dan dekat dengan rakyat.(Fath) 

‎Komitmen Menekan Angka Kriminalitas

‎​Sebanyak 1.628 botol miras dari berbagai merek digilas sebagai hasil dari Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) selama masa pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

‎Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa miras seringkali menjadi pemicu utama tindak kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

‎"Langkah ini penting karena Polri tidak bisa berdiri sendiri. Kami memerlukan dukungan dari semua elemen masyarakat untuk memastikan Blora tetap aman," tegas AKBP Wawan di hadapan jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat yang hadir.

‎Evaluasi Kamtibmas 2025: Curanmor dan Narkoba Jadi Sorotan

‎​Selain pemusnahan barang bukti, Kapolres juga memaparkan rapor penegakan hukum sepanjang tahun 2025. Berikut adalah data poin utamanya:

‎​Total Kriminalitas: Tercatat 181 kasus tindak pidana.

‎Kasus Menonjol: Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) mendominasi dengan 68 kasus.

‎Narkoba: Satresnarkoba berhasil mengungkap 15 kasus dengan 18 tersangka.

‎Barang Bukti Narkoba: Disita 125,23 gram sabu, 62,10 gram ganja, 315 butir ekstasi, dan ratusan obat terlarang lainnya.

‎Apresiasi Sinergi Masyarakat

‎​Kapolres menyampaikan terima kasih mendalam kepada jajaran Kodim 0721/Blora, Pemkab Blora, serta unsur yudikatif atas sinergi yang terjalin. Beliau juga menekankan pentingnya peran aktif warga melalui Satkamling untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

‎Dengan pemusnahan ini, Polres Blora menegaskan kesiapannya dalam mengawal keamanan warga agar malam pergantian tahun di Kabupaten Blora berlangsung damai dan bebas dari pengaruh alkohol.(Fath) 

‎Sebanyak 100 unit becak listrik diserahkan secara simbolis kepada para penarik becak lansia (di atas 55 tahun) di Kabupaten Blora pada Minggu (28/12/2025).

‎Program ini bertujuan untuk meringankan beban fisik para lansia agar tidak lagi harus mengayuh becak secara manual di usia senja.

‎​Lanova Candra Tirtaka mengungkapkan bahwa distribusi bantuan pada tahap awal ini difokuskan pada titik-titik keramaian dan kawasan publik yang tersebar di beberapa kecamatan di Blora.

‎"Bantuan ini kami salurkan di sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan publik di Cepu, Randublatung, Pasar Sidomakmur, Ngawen, hingga Kunduran. Kami ingin memastikan para bapak-bapak penarik becak yang sudah sepuh bisa bekerja lebih ringan namun tetap produktif," ujar Lanova.

‎​Sebagai pimpinan DPRD, Lanova menegaskan bahwa dukungan terhadap program Presiden ini tidak berhenti pada penyerahan unit saja. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan hadir untuk menjamin kemudahan operasional para penerima bantuan.

‎Penyediaan Charging Point: Pemerintah daerah bersama Forkopimda akan menyiapkan titik-titik pengecasan listrik di lokasi strategis, termasuk di kawasan Pendopo Kabupaten Blora.

‎Amanah Presiden: Lanova mengingatkan para penerima bahwa becak senilai Rp22 juta per unit ini adalah amanah yang tidak boleh dijual atau dipindahtangankan.

‎Upaya Tahap Kedua: Mengingat tingginya antusiasme, Lanova berkomitmen untuk mendorong adanya penambahan kuota bantuan pada tahap selanjutnya. 

‎​Lanova optimis kehadiran becak listrik ini akan memberikan wajah baru bagi transportasi lokal di Blora. Selain ramah lingkungan, becak listrik ini diharapkan mampu menarik minat wisatawan dan meningkatkan pendapatan harian para penarik becak tanpa harus terbebani biaya sewa harian.

‎"Kami berharap ke depan ada tahap kedua dengan jumlah yang lebih banyak. Tentu kami akan terus berkomunikasi dengan pusat agar masyarakat Blora mendapatkan manfaat maksimal dari program-program kemanusiaan Pak Prabowo ini," pungkasnya.(Fath) 

‎​Prosesi serah terima bantuan ini berlangsung khidmat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Minggu (28/12).

‎Perwakilan Yayasan GSN, Firman Dahlan, menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada Wakil Bupati Blora, Hj.Srisetyorini,(Bu de Rini) yang didampingi jajaran terkait.

‎Dalam sambutannya, Wakil Bupati Blora menyampaikan apresiasi yang mendalam dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian nyata yang diberikan kepada masyarakat Blora melalui bantuan becak listrik ini.

‎"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas bantuan 100 unit becak listrik melalui Yayasan GSN. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi para pengayuh becak kita yang sudah sepuh. Harapannya, teknologi ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa harus menguras tenaga fisik secara berlebihan," ujar Wakil Bupati.

‎Penggunaan tenaga listrik pada becak ini memang bertujuan agar para lansia tetap bisa mencari nafkah dengan lebih ringan, sehingga faktor kesehatan mereka tetap terjaga di usia senja.

‎Perwakilan Yayasan GSN, Firman Dahlan, menekankan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial terhadap masyarakat bawah. Namun, ia memberikan pesan tegas kepada para penerima manfaat terkait pemeliharaan aset tersebut.

‎"Kami berpesan agar becak listrik ini digunakan sebaik-baiknya untuk mencari rezeki. Tolong dirawat mesin dan baterainya. Yang paling penting, jangan sampai digadaikan apalagi dijual," tegas Firman di hadapan para pengayuh becak.

‎Raut bahagia terpancar dari wajah Sadi (65), salah satu penerima bantuan asal Kunduran. Pria yang sehari-harinya mangkal di depan Kantor Kecamatan Kunduran ini mengaku sangat terbantu dengan adanya motor penggerak listrik pada becaknya.

‎"Maturnuwun sanget (terima kasih sekali) kepada Pak Presiden Prabowo. Sekarang narik becak tidak terlalu capek lagi karena ada mesinnya. Semoga Bapak Presiden sehat selalu dalam memimpin bangsa," ungkap Sadi penuh haru.

‎Dengan adanya bantuan ini, diharapkan wajah transportasi tradisional di Blora menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus mengangkat harkat hidup para pekerja sektor informal di wilayah tersebut.(Fath) 

‎Hal tersebut disampaikan Bupati saat melakukan safari silaturahmi bersama Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini dan jajaran Forkopimda ke sejumlah gereja, termasuk Gereja Bethany Blora, pada Kamis (25/12/2025) petang.

‎"Di saat kita bisa merayakan Natal dengan suka cita, mari kita ingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sedang berduka akibat bencana alam. Banyak dari mereka yang tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Bupati Arief di hadapan jemaat sebelum Misa dimulai.

‎Bupati mengajak jemaat menundukkan kepala sejenak untuk mengirimkan doa agar para korban diberikan kekuatan dan situasi di wilayah terdampak segera pulih.

‎Selain pesan kemanusiaan, Bupati Arief juga mengaitkan momentum Natal ini dengan Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276. Ia menekankan pentingnya semangat "Nyawiji mBangun Blora Akur Makmur Misuwur" sebagai fondasi pembangunan daerah.

‎"Kami mengajak seluruh warga, termasuk umat Kristiani, untuk terus bersatu atau nyawiji. Mari kita bangun Blora dengan guyub rukun agar daerah kita semakin makmur dan berprestasi," lanjutnya.

‎Bupati juga mengapresiasi kontribusi nyata gereja, seperti Gereja Bethany, yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial dan kesehatan bagi masyarakat Blora tanpa memandang perbedaan.

Menanggapi kunjungan tersebut, pimpinan ibadah Gereja Bethany, Pendeta Esther Srimining, menyatakan rasa syukur dan kehormatannya.

‎"Kehadiran Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati adalah kehormatan bagi kami. Kami berkomitmen untuk terus rukun dan bersinergi membangun Kota Blora agar semakin sejahtera," ungkap Pendeta Esther.

‎Sebagai informasi, sebelum mengunjungi Gereja Bethany, Bupati dan rombongan Forkopimda juga melakukan safari serupa ke Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Gereja Kristen Indonesia (GKI), dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Blora guna memastikan ibadah berjalan aman dan kondusif.(Fath) 

‎Penetapan ini tidak berjalan mulus. Perdebatan tajam terjadi di meja sidang terkait penentuan nilai "alfa"—variabel krusial dalam formula penghitungan upah sesuai regulasi pusat. Tarik-menarik kepentingan antara perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi warna utama dalam proses tersebut.

‎Meskipun ada kenaikan, perwakilan serikat pekerja menyatakan rasa kecewa. Mereka menilai angka Rp2,34 juta belum mampu mengejar lonjakan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga layanan kesehatan.

‎"Secara angka memang naik, tapi secara daya beli kami masih tertinggal. Kenaikan ini belum mampu menutup lonjakan biaya hidup," ujar salah satu perwakilan pekerja dalam sidang tersebut.

‎Mereka berpendapat kenaikan ini lebih mencerminkan kepatuhan pada batas aman regulasi daripada realitas ekonomi di lapangan.

‎Di sisi lain, perwakilan asosiasi pengusaha menegaskan bahwa angka tersebut adalah titik kompromi maksimal. Mengingat tekanan biaya produksi dan ketidakpastian pasar, kenaikan yang lebih tinggi dikhawatirkan akan memicu efisiensi tenaga kerja atau PHK.

‎Pemerintah daerah menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Namun, publik kini menyoroti tantangan berikutnya: Implementasi.

‎Blora masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kesejahteraan pekerja yang cukup rendah dibanding kebutuhan hidup riil. Tanpa pengawasan ketat, kenaikan 4,79 persen ini dikhawatirkan hanya menjadi angka di atas kertas tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan buruh di Blora.(Fath) 

‎Capaian ini menempatkan Blora sebagai daerah tercepat dalam hal kesiapan lahan dan perencanaan unit usaha. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi kunci utama di balik percepatan program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI tersebut.

‎Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora, Kiswoyo, mengonfirmasi bahwa kesiapan Blora telah melampaui kabupaten/kota lain di Jawa Tengah secara kumulatif.

‎“Secara kumulatif di Jawa Tengah, Blora masih berada di urutan pertama, terutama dari sisi kesiapan lahan dan unit usaha masing-masing koperasi,” ujar Kiswoyo, Selasa (23/12/2025).

‎Salah satu faktor percepatan ini adalah kebijakan fleksibilitas penyediaan lahan. Kiswoyo menjelaskan bahwa pemerintah desa tidak perlu risau terkait lokasi pembangunan gedung.

‎​Tanah Kas Desa: Prioritas utama penggunaan lahan.

‎​Aset Pemda: Jika desa tidak memiliki lahan, aset pemerintah daerah siap dipinjamkan.

‎​Lahan Perhutani: Opsi terakhir jika kedua pilihan di atas tidak tersedia.

‎“Langkah ini kami ambil agar penyediaan lahan tidak menjadi kendala yang menghambat realisasi program di lapangan,” tambahnya.

‎Dari total 295 desa dan kelurahan di Blora, 177 di antaranya sudah dinyatakan siap secara administratif maupun teknis (lahan dan konsep usaha). Nantinya, Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya sekadar berdiri secara formal, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan UMKM dan distribusi kebutuhan pokok.

‎Setiap koperasi akan dikelola secara profesional dengan unit usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Dengan progres yang masif ini, Pemerintah Kabupaten Blora optimistis kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput akan meningkat secara berkelanjutan melalui wadah ekonomi kerakyatan ini.(Fath) 

‎Apresiasi tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, kepada para kepala sekolah dan perwakilan madrasah di Ruang Pertemuan Setda Kabupaten Blora, Senin (22/12/2025).

‎Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kerja keras seluruh elemen sekolah. Menurutnya, penghargaan ini adalah bukti nyata kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

‎“Ini sebagai wujud kerja keras Bapak/Ibu semua yang peduli dan cinta terhadap lingkungan. Saya berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi sekolah lain agar termotivasi menjaga ekosistem belajar yang berkualitas,” ujar Bupati.

‎Beliau juga menekankan pentingnya inovasi sekolah, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden.

‎Beberapa sekolah dipuji karena telah memanfaatkan lahan untuk budidaya lele, ayam, hingga tanaman cabai.

‎Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora, Istadi Rusmanto, merinci bahwa tahun ini terjadi peningkatan signifikan jumlah sekolah Adiwiyata. Dari 42 sekolah yang diusulkan, sebanyak 38 sekolah berhasil lolos verifikasi tingkat kabupaten.

‎Data Penghargaan Tahun 2025:

‎​Adiwiyata Nasional: 7 Sekolah

‎​Adiwiyata Provinsi: 2 Sekolah

‎​Adiwiyata Kabupaten: 38 Sekolah/Madrasah

‎Dengan tambahan ini, total sekolah Adiwiyata di Kabupaten Blora kini mencapai 294 sekolah, dengan rincian: 1 Sekolah Adiwiyata Mandiri, 12 Nasional, 14 Provinsi, dan 267 tingkat Kabupaten.

‎Salah satu penerima penghargaan Adiwiyata Nasional, SMA N 1 Cepu, menyatakan komitmennya untuk tidak berhenti di sini. Ayu Septianawati, perwakilan sekolah tersebut, mengungkapkan target mereka selanjutnya.

‎“Saat ini sudah Adiwiyata Nasional, kami akan terus berusaha semoga kedepannya nanti kami bisa meningkat menjadi Adiwiyata Mandiri,” ungkapnya.(Fath) 

‎Bupati Arief meminta para Kepala OPD hingga Camat untuk melakukan perhitungan cermat terhadap sisa hari kerja guna memastikan seluruh target pembangunan dan serapan anggaran tercapai tepat waktu.

‎“Kita harus berhitung dengan waktu kerja akhir tahun. Progresnya harus benar-benar dihitung. Saya minta nanti kita adakan rakor lagi untuk memantau perkembangannya secara berkala,” tegas Bupati Arief di hadapan peserta rapat.

‎Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, mengingatkan bahwa kecepatan pengerjaan tidak boleh mengorbankan kualitas. Ia menekankan agar realisasi fisik di lapangan berbanding lurus dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

‎​“Saya minta kualitasnya perlu diperhatikan, termasuk juga ketertiban pembiayaannya,” ujar Sekda Komang.

‎Dalam rapat tersebut, Sekda juga membawa kabar baik mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora yang menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, PAD telah menyentuh angka Rp508,8 miliar atau 98,52 persen dari target. Pihaknya optimis angka ini akan melampaui target saat evaluasi akhir tahun nanti.

‎Selain urusan proyek fisik, rapat koordinasi ini juga membahas hak pegawai. Sekda menginstruksikan agar pencairan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera diproses.

‎“Mulai Senin besok, gaji PPPK sudah harus mulai terbayarkan,” pintanya.

‎Di sisi lain, Plt. Kepala DPUPR Blora, Nidzamudin Al Huda, memaparkan progres signifikan pada proyek infrastruktur strategis, khususnya yang didanai melalui Inpres Jalan Daerah (IJD). Berikut adalah rincian capaian terkini:

‎Ruas Cabak–Bleboh: 98 persen.

‎​Ruas Jepon–Bogorejo: 92 persen.

‎​Ruas Japah–Tunjungan: 92 persen.

‎​Ruas Keser–Nglangitan–Tunjungan: 90 persen.

‎Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tanggungan pekerjaan fisik tersebut sebelum kalender tahun 2025 berganti, demi kenyamanan mobilitas masyarakat.(Fath) 

‎Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Muhtasyar PBNU yang juga menjabat sebagai Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. Momentum ini disaksikan oleh sejumlah tokoh besar, di antaranya Menteri Haji dan Umroh KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, novelis kenamaan Habiburrahman El Shirazy, serta jajaran kepala daerah dan tokoh NU se-Indonesia.

‎Dalam struktur kepengurusan yang dipimpin oleh Prof. Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA sebagai Ketua Umum, Bupati Arief Rohman dipercaya mengemban posisi strategis sebagai Ketua Bidang Komite Penguatan Kekaderan (KPK). Posisi ini memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan penguatan dan pengembangan potensi kader, baik di dalam maupun luar negeri.

‎Masuknya nama Arief Rohman mempertegas peran penting alumni IPNU dalam lanskap kepemimpinan daerah. Kehadirannya dinilai mampu memperkuat sinergi antara nilai-nilai ke-NU-an dengan tata kelola pemerintahan yang profesional.

‎Menanggapi amanah tersebut, Bupati Arief menyatakan rasa syukur dan kesiapannya untuk membesarkan organisasi. Baginya, IPNU bukan sekadar organisasi, melainkan tempat yang membentuk karakter kepemimpinannya sejak masa mahasiswa.

‎"IPNU sudah menjadi rumah kedua bagi kami. Organisasi ini mengajarkan iman, taqwa, kemandirian, hingga kepemimpinan. Kini saatnya kami memberikan pengabdian kembali untuk kader-kader muda, selaras dengan tema: Merajut Ukhuwah, Menebar Maslahah," ujar Bupati Arief.

‎Ia juga menekankan bahwa MA IPNU harus menjadi ruang temu lintas profesi untuk menghadirkan solusi konkret bagi persoalan kebangsaan dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

‎Sekjen Majelis Alumni IPNU, Idy Muzayyad, menegaskan bahwa alumni IPNU saat ini telah berdiaspora di berbagai lini strategis negara. Selain Bupati Arief Rohman, nama-nama besar lain yang lahir dari rahim IPNU antara lain:

‎​Doni Ahmad Munir (Bupati Sumedang)

‎​Abdul Hamid Wahid (Bupati Bondowoso)

‎​Abdullah Azwar Anas (Menpan RB 2022-2024)

‎​Zainut Tauhid Sa'adi (Wamenag 2021-2023)

‎​Ubaidillah (Ketua KPI Pusat)

‎Acara tersebut ditutup dengan diskusi hangat antara Bupati Arief bersama tokoh-tokoh muda NU seperti Ketum IPNU Muhammad Agil Nuruz Zaman dan Ketum IPPNU Whasfi Velasufah, membahas arah strategis organisasi sebagai mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang harmonis dan mandiri.(Fath) 

‎Kegiatan ini diawali dengan konsultasi kesehatan bagi personel kepolisian yang bertugas melakukan penjagaan. Selain pemeriksaan fisik, Sub Satgas Dokkes juga melakukan dropping atau pendistribusian berbagai jenis obat-obatan serta vitamin di Pos Pengamanan (Pospam) Gereja Bethani. Langkah ini diambil untuk menjaga imunitas anggota selama menjalankan tugas operasi yang menguras fisik.

‎Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasidokkes dr. Kusumaningrum menegaskan bahwa kesehatan personel adalah prioritas utama agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

‎"Kami ingin memastikan seluruh anggota dalam kondisi fisik yang fit. Kami juga menyiagakan stok obat-obatan di Pospam agar jika ada anggota yang merasa kurang sehat bisa segera tertangani," ujar dr. Kusumaningrum.

‎Tak hanya menyasar internal kepolisian, tim Dokkes juga melaksanakan patroli kesehatan menggunakan unit ambulans di sekitar area Gereja Bethani. Layanan kesehatan keliling ini dibuka bagi masyarakat sekitar maupun jemaat yang membutuhkan bantuan medis darurat atau sekadar konsultasi kesehatan ringan secara gratis.

‎"Layanan ambulans kami siagakan secara mobile untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi, warga di sekitar lokasi pengamanan juga kami rangkul," pungkasnya.

‎Dengan langkah preventif ini, diharapkan seluruh rangkaian ibadah dan aktivitas warga di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa gangguan kesehatan berarti bagi semua pihak yang terlibat.(Fath) 

‎Pelatihan intensif ini melibatkan elemen krusial pemerintahan desa. Setiap desa mengirimkan enam delegasi yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Operator Desa, serta dua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

‎Ketua Panitia Bimtek, Yuswantoro, menjelaskan bahwa kegiatan yang menelan anggaran sebesar Rp12 juta per desa ini bertujuan untuk mengasah profesionalisme aparatur. Ia menekankan bahwa jabatan di desa adalah amanah sebagai pelayan publik.

‎“Diharapkan kinerja kepala desa, perangkat desa, maupun BPD semakin baik. Jangan sampai bekerja seenaknya sendiri. Kita adalah pelayan masyarakat, sehingga harus bekerja maksimal, disiplin waktu, dan sesuai tupoksi masing-masing,” tegas Yuswantoro.

‎Ada alasan kuat mengapa Bimtek tahun ini tetap dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Blora. Selain memudahkan koordinasi dan partisipasi peserta, langkah ini merupakan strategi untuk mendukung ekonomi daerah.

‎‎​Camat Japah, Tejo Yuwono, menyampaikan bahwa pemusatan kegiatan di Blora bertujuan agar perputaran uang dari dana desa tetap dirasakan oleh masyarakat lokal.

‎‎​“Anggaran ini berasal dari desa, sehingga kami ingin uangnya juga berputar di Blora. Dengan begitu, kita ikut membantu perekonomian sekitar, mulai dari sektor perhotelan hingga tenaga kerja lokal,” jelas Tejo.

‎​Lebih lanjut, Tejo Yuwono mengingatkan bahwa penguatan SDM adalah kunci pembangunan. Mengingat besarnya tanggung jawab pengelolaan desa saat ini, pemahaman mendalam mengenai administrasi dan keuangan sangat diperlukan.

‎Materi yang diberikan meliputi:

‎​Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

‎“Kalau sudah paham dan menguasai pekerjaannya, insya Allah penyimpangan bisa ditekan seminimal mungkin. Roda pemerintahan akan berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal,” pungkasnya.(Fath) 

‎Kegiatan yang digelar di Aula Kemenag Blora ini mengusung tema “Do The Best, Serve The Rest” dengan menghadirkan narasumber utama, Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim.

‎Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi. Oleh karena itu, perubahan pola pikir (mindset) aparatur menjadi kunci utama.

‎“Pelayanan publik yang prima bukan lagi sekadar tuntutan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dan keharusan. Aparatur negara dituntut adaptif, responsif, serta mampu menjadi teladan dalam sikap dan perilaku,” tegas Bupati.

‎Ia menambahkan bahwa Kemenag memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial dan memberikan pelayanan keagamaan yang inklusif. Melalui semangat “Do The Best, Serve The Rest”, ia berharap aparatur Kemenag dapat melayani tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai keikhlasan.

‎Momen tersebut juga menjadi ajang "pulang kampung" bagi Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim. Bupati secara khusus mengapresiasi putra daerah asal Desa Sidomulyo, Banjarejo tersebut yang telah sukses berkiprah di tingkat nasional.

‎“Blora memiliki sekitar 50 diaspora yang bergelar Profesor. Kehadiran Prof. Zaenal menjadi inspirasi bagi generasi muda kita. Kami juga berterima kasih atas dukungan beasiswa bagi anak-anak berprestasi Blora di UIN Pekalongan,” ungkapnya.

‎Selain itu, Bupati memamerkan buah manis sinergi antara Pemkab dan Kemenag Blora yang baru saja menyabet Juara 1 Daerah Paling Aktif dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) 2025. Prestasi ini diraih berkat suksesnya program Sekolah Sambi Ngaji (SSN).

‎Menutup arahannya, Bupati Arief mengajak seluruh jajaran Kemenag untuk lebih masif memetakan siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ia ingin kolaborasi pemerintah pusat dan daerah memastikan tidak ada anak Blora yang putus sekolah karena kendala biaya.

‎"Pemerintah harus selalu hadir membangun budaya kerja yang baik. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melahirkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan," pungkasnya.

‎Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Kemenag Blora Dr. H. Roziqun, jajaran pejabat struktural, Kepala KUA, pengawas, serta penyuluh agama se-Kabupaten Blora.(Fath) 

‎Kesiapan personel tersebut dipastikan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 yang digelar di halaman Mapolres Blora pada Jumat (19/12/2025). Apel dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, didampingi Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto.

‎Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menegaskan bahwa Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

‎"Dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini, kami mendirikan 5 pos yang terdiri dari 3 Pos Pengamanan, 1 Pos Pelayanan, dan 1 Pos Terpadu. Semuanya berkolaborasi dengan stakeholder terkait," jelas AKBP Wawan.

‎Beberapa poin penting dalam pengamanan tahun ini antara lain:

‎​Sterilisasi Gereja: Akan dilakukan penyisiran tiga jam sebelum ibadah dimulai untuk menjamin keamanan jemaat.

‎​Pembatasan Kendaraan Berat: Kendaraan sumbu tiga atau truk gandeng diimbau membatasi operasional guna menekan kepadatan lalu lintas.

‎​Puncak arus, diprediksi terjadi pada tanggal 22-23 Desember 2025.

‎​Bupati Blora, Arief Rohman, saat membacakan amanat Kapolri, menyampaikan bahwa mobilitas masyarakat pada Nataru tahun ini diprediksi meningkat signifikan. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat secara nasional diperkirakan mencapai 119,5 juta orang.

‎"Peningkatan ini beriringan dengan prediksi puncak musim hujan. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan tinggi, tidak hanya terkait kelancaran lalu lintas tapi juga potensi bencana alam," ujar Bupati yang akrab disapa Mas Arief tersebut.

‎Apel ini diikuti oleh pasukan gabungan yang terdiri dari Subdenpom Blora, Kodim 0721/Blora, Yonif 410/Alugoro, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan seperti Senkom dan Banser, serta sarana dan prasarana Polres Blora.

‎Usai melakukan pengecekan sarana dan prasarana (sarpras), Mas Arief menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran yang terlibat.

‎"Semoga selama pelaksanaannya nanti semua berjalan lancar. Kami berterima kasih kepada jajaran kepolisian dan seluruh elemen masyarakat yang mendukung agar Blora tetap aman dan kondusif," pungkasnya.(Fath)