BLORA,LINTASUPDATE.ID– Lambannya laju kemandirian desa di tengah kucuran triliunan rupiah Dana Desa (DD) selama lebih dari satu dekade menuai kritik pedas. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Blora, Jalmo, secara terbuka menyindir mandeknya upaya pembangunan desa, padahal Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah berjalan selama 11 tahun.
Jalmo menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dikelola desa seharusnya sudah cukup untuk menuntaskan persoalan pembangunan dasar.
“Undang-Undang Desa sudah berjalan sekitar 11 tahun. Dana Desa jumlahnya besar, seharusnya desa sudah jauh lebih tuntas pembangunannya. Pertanyaannya, kenapa itu belum tercapai? Ini yang harus dikoreksi,” tegas Jalmo, Sabtu (6/12/2025).
Ia mengindikasikan bahwa ada masalah struktural dan pola pikir yang harus diubah di tingkat pengelola.
2025: Tahun Ujian dan Karpet Merah Ekonomi Desa
Jalmo menandai tahun 2025 sebagai "Tahun Ujian" sekaligus momentum emas bagi desa. Hal ini didorong oleh fokus serius pemerintah pusat terhadap penguatan ekonomi desa, yang tercermin melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga menteri dan program besar Presiden Prabowo, yaitu pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan penguatan BUMDes Ketapang.
Menurut Jalmo, dengan adanya dukungan regulasi dan program ini, pemerintah pusat sejatinya sudah menggelar karpet merah bagi desa untuk maju.
“Dengan SEB tiga menteri ini, pemerintah pusat sudah menggelar karpet merah. Penguatan desa tinggal dijalankan. Kalau masih jalan di tempat, itu berarti ada yang salah pada pengelolanya," terangnya.
Sorotan Tajam untuk OPD dan Pemerintah Desa
Meskipun beberapa desa di Blora telah mencapai status desa mandiri, Jalmo mengingatkan bahwa keberhasilan minoritas ini tidak boleh menjadi pembenaran atas lambannya desa lain. Ia menekankan bahwa otonomi desa tidak akan berarti tanpa tumbuhnya semangat kewirausahaan dan kreativitas di tingkat akar rumput.
Kritik Jalmo juga diarahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai banyak program di tingkat kabupaten hanya berhenti sebagai slogan atau bagus di atas kertas, tanpa eksekusi yang nyata di lapangan.
“Pemerintah mendorong OPD agar inovatif, tapi itu jangan hanya jadi slogan. Desa dan OPD harus kreatif, apa saja bisa dijadikan peluang usaha,” tegasnya.
Momentum Bangkit atau Tertinggal
Dengan adanya dorongan regulasi baru dan program ekonomi nasional yang berpihak kepada desa, Jalmo menyimpulkan bahwa tidak ada lagi alasan bagi perangkat desa untuk tidak bergerak. Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras:
“Kalau tahun ini desa masih belum bangkit, berarti bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena kesempatan itu tidak diambil.” pungkasnya. (Fath)
Tidak ada komentar: