BLORA,LINTASUPDATE.ID– Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Blora tahun 2026 telah disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD Kabupaten Blora. Persetujuan ini dicapai dalam rapat paripurna yang digelar pada Minggu (30/11/2025) di Gedung DPRD Blora.
Dalam rangkaian rapat tersebut, sejumlah fraksi DPRD menyampaikan pandangan strategisnya, menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perbaikan infrastruktur, terutama mengingat adanya proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Fokus Utama: Optimalisasi Pendapatan Daerah
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, dalam jawabannya, membenarkan adanya penurunan TKD di tahun 2026. Ia menyatakan sependapat dengan masukan dewan mengenai perlunya langkah penyesuaian, terutama melalui optimalisasi PAD dan pajak.
“Berkait dengan pandangan fraksi-fraksi, kami sepakat bahwa perlu adanya optimalisasi PAD, optimalisasi penurunan pajak, dan juga masukan yang lainnya, termasuk terkait dengan BUMD,” terang Bupati.
Bupati juga menekankan bahwa potensi pendapatan dari sektor migas dan BUMD Energi Kabupaten Blora akan menjadi perhatian dan dikawal bersama-sama untuk meningkatkan kas daerah.
Infrastruktur dan Sektor Pertanian Jadi Perhatian
Selain PAD, perbaikan beberapa ruas infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian juga menjadi fokus. Bupati Arief menyebutkan bahwa opsi skema pembiayaan akan diupayakan untuk melanjutkan pembangunan, termasuk melalui pinjaman daerah dan usulan ke skema Inpres Jalan Daerah (IJD) di tahun 2026.
Jalan di pelosok desa juga akan ditangani melalui program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan skema lainnya.
Di sektor pertanian, Pemkab berkomitmen untuk bersinergi dengan Kementerian dan Provinsi demi mempermudah petani memperoleh alat pertanian, sekaligus menaruh perhatian serius pada pengembangan agroindustri.
Evaluasi Kinerja dan Pengawasan Program
Terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bupati menyatakan akan terus mengevaluasi dan mendorong efektivitas kerja, seiring dengan upaya peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diawasi. “Tentunya Satgas MBG yang diketuai oleh Wakil Bupati sudah berupaya untuk pengawasan ini. Kedepan kami minta dukungannya untuk kita bersama-sama mengawasi tentang pelaksanaan MBG,” jelasnya.
Mengakhiri rapat paripurna, Bupati Arief mengapresiasi sinergi dan dukungan dari DPRD Blora. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dan saran yang disampaikan dewan akan dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blora ke depan. Ranperda tersebut selanjutnya akan segera dikirim ke Provinsi untuk evaluasi Gubernur.(Fath)
Tidak ada komentar: