BLORA,LINTASUPDATE.ID– Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora kini tengah diliputi kecemasan. Memasuki akhir masa kontrak pada tahun 2025, proses evaluasi yang menjadi syarat mutlak perpanjangan kerja dinilai berjalan lamban.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Blora, Heru Eko Wiyono, mengungkapkan bahwa proses perpanjangan kontrak saat ini masih tersendat di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BKPSDM mengaku masih menunggu hasil penilaian kinerja internal dari masing-masing OPD tempat PPPK bertugas.
"PPPK formasi 2020 memang sudah memasuki masa akhir kontrak pada 2025, sehingga harus dilakukan evaluasi sebelum perpanjangan. Namun, hingga kini laporan penilaian internal OPD belum seluruhnya kami terima," ujar Heru pada Senin (22/12/2025).
Berdasarkan data BKPSDM, dari total 359 orang PPPK formasi 2020 yang dilantik pada 2021, kini tersisa 286 orang yang akan menjalani evaluasi. Tercatat 73 orang lainnya sudah tidak aktif, dengan rincian 21 orang meninggal dunia dan sisanya berhenti karena berbagai faktor selama masa kontrak berjalan.
Sebanyak 286 pegawai yang tersisa tersebar di instansi vital, mayoritas berada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Keterlambatan evaluasi di sektor ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pelayanan dasar kepada masyarakat Blora.
Heru menegaskan bahwa evaluasi ini seharusnya tidak menjadi kendala administratif yang rumit. Mengingat para pegawai telah bekerja selama hampir empat tahun, OPD seharusnya sudah memiliki rekam jejak penilaian kinerja tahunan yang konsisten.
"Bulan ini seharusnya sudah selesai agar perpanjangan kontrak bisa segera diproses. Evaluasi ini tanggung jawab penuh OPD masing-masing karena mereka yang bersentuhan langsung dengan kinerja pegawai di lapangan," tegasnya.
Di sisi lain, kondisi ini menimbulkan desakan dari para PPPK agar Pemkab Blora lebih transparan terkait jadwal dan mekanisme perpanjangan. Ketidakjelasan ini dianggap memicu beban psikologis bagi pegawai yang menggantungkan mata pencahariannya pada status PPPK.
Hingga berita ini diturunkan, para pegawai berharap proses birokrasi di tingkat OPD segera tuntas sebelum pergantian tahun, guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pengabdian mereka di Kabupaten Blora.(Fath)
Tidak ada komentar: